TUGAS AKHIR

Nama Mata Kuliah : LANDASAN KEPENDIDIKAN

Dosen : Prof. Dr. Rudy Kempa, M.Pd.

Program Kerja Sama : Pasca Sarjana UKI – UNPATI

KELOMPOK I:

Judul :Faktor Penyelenggara Sisdiknas

1. Landasan Historis

2. Landasan Hukum

3. Landasan Filsafat

4. Landasan Sosial Budaya

5. Landasan Ekonomi

6. Landasan IPTEK

Penyusun :1. Ny. A. Patty, S.Pd

2. Abnier Metekohy, S.Pd

Tanggal pelaksanaan : 01 Maret 2012

Pertanyaan yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :

Marsianus Reresi : Merelefansi setiap landasan dng situasi sekarang yg terjadi apakah sungguh - sungguh sesuai teori ataukah ada hal baru yg terjadi sesuai dinamika pendidikan (1)

Selvia Pattipeilohy : Pada Landasan Iptek sdh harus dikembang pada pendidikan SD, tapi pendidikan SD yg ada di Maluku belum memiliki IT ataupn ada sekolah yang belem memiliki listrik terutama di kecamatan dan desa oleh sebab itu perlu ada solusi sehingga ada perubahan (2)

Cristian Uktolseja : Landasan ekonomi belum menyentuh, bagaimana dengan landasan ekonominya apalagi ada kebijakan pemerintah dengan sekolah gratis. (3)

Beni Kainama : Harus ada ulasan lebih dalam menyangkut landasan2 tersebut terutama kita sebagai pelaku pendidikan (4)

Hasan Nunlehu : Selain landasan-landasan di atas perlu juga ada landasan Imtaq (5)

Simon Sahusilawane : Korelasi antara landasan ekonomi dan sosial budaya dlm pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah :sekaligus implementasinya di sekolah (6)

Selvie Pattipeilohy : Budaya suatu daerah ada korelasi dengan income daerah itu.

Contoh adanya unit2 produksi di tingkat sekolah yang bisa di berdayakan seperti Pengadaan warnet dan lain2, sementara untuk budayanya adalah muatan local (7)

Jonh Manuputty : Landasan itu merupakan awal berpijak, sehingga kita dapat mengambil2 kesimpulan,sehingga kita bisa masuk kedalam era moderenisasi.

TANGGAPAN KELOMPOK:

Hasil penjelasan dr klompoik memang tdk mendetail, karena kolompok hanya berpatokan kpd referns, nanti , akan menjelaskan lbh detail lagi semua landasan2 ini.

Landasan iptek : Blm semua skh di propinsi maluku blm memiliki It secara lengkap, terima ksh kepada skh2 yang sdh menggunakan IT, silakan kembangkan. Bisa untuk belajar IT baik untuk kepsek ataupun untuk guru2, semoga kedepan ada perhatian dari pemda untuk masalah IT ini.

Bukan saja IT tapi jg pengetahuan akan menjadi perhatian .

Masalah Pendidikan gratis dimaksudkan agar anak-anak indonesia khususnya dari keluarga miskin juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Perkembangan Ekonomi ada dalam bidang makro dan mikro sehingga bisa dikembangkan ekonomi sekolah :

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Proseres Pendidikan sekarang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang2 dan Tujuan dari Pendidikan itu sendiri,namun disisi lain banyak daerah diindonesia yang belum mampu mengembangkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan,semuanya diakibatkan dengan tidak meratanya 8 Standar pendidikan yang ada sehingga terjadi ketidak merataan penerapan pendidikan di Indonesia

2. Tidak semua pendidikan dirasakan secara menyeluruh di Indonesia Apalagi pendidikan yang ada di Maluku dalam penarapan IT,selain SDM yang belum merata di Maluku juga dipengaruhi oleh Daya dukung masyarakat yang belum melihat pendidikan sebagai bahagian dari hidup kedepan,lagi pula banyak sekolah di Maluku yang belum di aliri listrik solusinya,bagaimana sekolah mensosalisasikan program kepada masyarakat untuk membantu sekolah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah,dan pihak penyediaan SDM perlu dipikirkan bagaimana membuka jurusan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut (IT)

3. Dalam dunia pendidikan faktor ekonomi merupakan peran yang utama dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan, sebab : Sarana dan prasarana, Proses Belajar Mengajar (PBM) dilaksanakan secara intensif ,Motivasi dan kegairahan kerja meningkat,hal ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan,berbicara masalah sekolah gratis,kata gratis dalam pendidikan saat ini mungkin disalah artikan,sekolah gratis dalam pengertian semua anak bangsa bebas dalam menerima pendidikan (pengetahuan) tidak terkecuali,namun bilasebab Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama anak mau dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman maka perlu dibantu oleh Orang tua , masyarakat.

4. Sebagai Pendidik harus mengetahui Landasan sistem pendidikan sehingga dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawab lebih mengerti tentang peraturan yang harus dijalankan dan kewajiban yang harus di penuhi sehingga tidak menyimpang dari atauran yang berlaku antara lain LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN, LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN, LANDASAN FILSAFAT PENDIDIDKAN, LANDASAN SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN, LANDASAN EKONOMI PENDIDIKAN, ANDASAN ILMU PENGETAHUAN dan TEKNOLOGI PENDIDIKAN.

5. Landasan yang berbicara masalah Imtaq dapat dipelajarai secara mendalam lewat landasan yang di sebutkan diatas,karena selalu berhubungan dengan masyarakat,implementasinya yang terkadang tidak di kedepankan dalam praktek setiap hari.

6. Berbicara masalah Landasan Sosial budaya maka ditemukan konsep bahwan Keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya, Materi pelajaran banyak dikaitkan dengan keadaan masyarakat.dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai Penata sistem pendidikan di sudah barang tentu selalu memikirkan kepentingan masyarakat,sebab apa yang dihasilkan lewat Pendidikan semuanya untuk menjawab tuntutan masyarakat.

7. Berbicara masalah budaya atau kearifan local sebenarnya sangat dan dapat membantu income dari daerah tersebut,pertanyaannya kenapa tidak bias dikembangkan dan di berdayakan,jawabannya karena masyarakat belum memahami dan SDMnya belum mampu untuk mengelola apa yang ada di sekitarnya sebagai sumber pendapatan bagi dirinya sendiri,contoh banyak sekali sumber daya alam yang belum dapat di manfaatkan,dunia pendidikan dalam menerapkan sistim pembelajaran muatan local dengan baik,selain itu guru yang tersedia tidak ada.inilah yang dihadapi oleh masyarakat pendidikan saat ini terutama masyarakat pinggiran kota.

KELOMPOK II

Judul : Pendidikan dan Nasionalisme

1. Tantangan Pendidikan Nasional

2. Pemahaman Multikultural

3. Multikulturalisme

4. Pendidikan Toleransi sebagai wahana rekonsiliasi social

Penyusun : 1. Christian Oktolseja

2. Alberthina Haumahu

Tanggal pelaksanaan : 01 Maret 2012

A. Tantangan Pendidikan Nasional

Menurut Prof Dr Yahya Muhaimin, sedikitnya ada tiga hal yang merupakan tantangan bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Pertama, arus globalisasi yang berlangsung sejak awal tahun 1990an dan hingga kini masih terasa pengaruhnya. Kedua, sistem pendidikan yang masih mencari kemantapan dan kestabilan. Ketiga, nilai-nilai budaya masyarakat indonesia yang belum bisa mendudukan proses pembaharuan, seperti : ”jalan pintas”, tidak disiplin, egosentris, patrimonialisme.

Perkembangan pendidikan secara nasional di era reformasi, yang sering disebut-sebut oleh para pakar pendidikan maupun oleh para birokrasi di bidang pendidikan sebagai sebuah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dengan berbagai strategi inovasi, ternyata sampai saat ini masih berwujud impian. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa yang kita peroleh saat ini bukanlah kemajuan, melainkan “sebuah kemunduran yang tak pernah terjadi selama bangsa ini berdiri”.

Kalimat tersebut mungkin sangat radikal untuk diungkapkan, tapi inilah kenyataan yang terjadi di lapangan, sebagai sebuah ungkapan dari seorang guru yang mengkhawatirkan perkembangan pendidikan dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai pada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), merupakan sebuah inovasi kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa, bahkan sangat berkaitan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS.

Dalam penerapan KTSP, pelaksanaan inovasi kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Inovasi secara sosiologis adalah menciptakan sesuatu yang baru untuk menjawab tantangan yang muncul. Ini dikenal dengan istilah discovery. Ada yang benar-benar baru sebagai ujicoba, seperti memanfaatkan HP sebagai media belajar umapamanya, yang hingga kini belum ada yang mencobanya, ini bisa disebut sebagai invatio

Membangun sektor pendidikan tidak akan pernah selesai dan tuntas. Karena jika suatu bangsa selesai menangani satu masalah pendidikan, akan tumbuh lagi masalah lain yang baru dalam peradaban itu. Hal ini terjadi karena tuntutan jaman selalu berubah, sebagaimana juga pernah digambarkan oleh John F Kennedy dalam sebuah metafora.

Proses pendidikan tidak hanya sekadar mempersiapkan anak didik untuk mampu hidup dalam masyarakat kini, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya.

Kesulitan memprediksi karakteristik masyarakat yang akan datang disebabkan oleh kenyataan bahwa di era global ini perkembangan masyarakat tidak linier lagi. Perkembangan masyarakat penuh dengan diskontinuitas. Oleh karena itu, keberhasilan kita di masa lalu belum tentu memiliki validitas untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang.

B. Pemahaman Multikultural

Pengertian Multikulturalisme

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia.

Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

C. Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga

terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan

publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	JOICE HABBA	Faktor apa yang menyebabkan primodialisme dan etnisniealisme itu tinggi dan bagaiman solusi pemecahannya..
2		Masalah masuknya politk praktis dalam pendidikan, memamang secara pratek tidak ada tapi teori ada, bagaiman solusinya sehingga permasalahn itu bisa teratasi
3		Faktor - faktor penyebab urbanisasi masyarakat dari desa ke kota, dan bagaimana kaitannya dalam bidang pendidikan.
4	Dora Wutlanit	Dari guru yang ada sekarang ini kira – kira 25 % tdk bisa menjadi guru karena tidak bermutu.

JAWABAN KELOMPOK

Sekarang ini sdh ada pendidikan karekter, semoga dengannya dapat merobah semua itu. Contonya pemda kota Ambon membuat pendidikan orang basudara.

Sebagaima kepala dinas, kita akan memberikan sosialisasi, bagaimana kehidupan toleransi itu bisa jln dengan baik, sehingga tdk terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat.

Dengan belajar kita siap untuk menhadapi apapun, dengan belajar kita dapat melakukan apapun dan menajdi pembelajarab yang baik.

Jika guru mengerti fungsi dan tugasnya sebagai seorang guru, maka akan menghasilkan mutu siswa yang baik. Nasionalisme yang rendah, sebab sekarang ini guru2 tdk lagi ingin bertgs di desa-desa

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Semua yang dilakukan selama ini sampai disebut primodialisme dan etnisniealisme karena banyak yang belum memahami arti dari Pendidikan toleransi adalah suatu paham yang diberikan secara sadar dan bertujuan untuk dapat membangkitkan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan membangun sikap saling menghargai serta saling menghormati di tengah kemajemukan kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.

Dengan demikian pendidikan toleransi dapat digunakan sebagai suatu wadah rekonsiliasi sosial yang akan dapat mengurai berbagai sekat dan petak-petak perbedaan suku, agama ras ataupun kepentingan kelompok yang melingkari. Sehingga kesadaran yang terbangun ini akan menjadi wadah rekonsiliasi serta membangkitkan semangat gotong royong, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati dalam sendi-sendi sosial guna pengembangan dan pembangunan bangsa Indonesia dari keterpurukan di pelbagai bidang. Artinya kemampuan dari kita untuk bisa menerima apa adanya setiap perbedaan yang terjadi sehingga melahirkan kehidupan yang damai dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

2. Masalah yang dapat diasai adalah bagaimana kita bekerja sesuai dengan Tupoksi kita sambil mengemnangkan kreaktif,inovasi,dan selalu memberikan solusi yang terbaik pada masalah yang di hadapai,sehingga kita tidak termakan oleh Politik praktis,tapi kita dilihat sebagai mitra politik praktis tsb.dengan demikian kita dapat memainkan peranan kita sebagai agen2 pembaharuan dalam dunia Pendidikan.

3. penyebab urbanisasi masyarakat dari desa ke kota, karena banyak masyarakat yang ingin perbaikan hidup kedepan,terutama anak2 mereka,untuk bagaimana mendapatkan pendidikan yang layak demi mengubah nasib hidupnya dikemudian hari,karena mereka berfikir bahwa pendidikan di kota lebih baik dari di Desa,sekarang bagaimana kita memacu pendidikan dan memberikan sosalisasi kepada masyarakat SDM bahwa pendidikan di mana saja bias tergantung dari perubahan piker masyarakat tsb.tapi bila kita dapat meyakinkan dengan baik maka pasti masyarakat akan bisa memahaminya.

4. Berbicara mutu dan tidaknya guru sangat tergantung dari pribadi guru tersebut,tinggal bagaimana guru dapat mempergunakan dan memahami serta mengerti fungsi dan Tugas dari Guru tersebut, tugas kita yang mengerti tentang pendidikan bagaimana kita bias mengarahkan dan membina teman2 agar dapat berbuat sesuatu untuk pendidikan dan harus ada perubahan,kalau hal ini dapat kita lakukan berarti yang dikatakan tidak bermutu,akan berubah menjadi bermutu.

KELOMPOK III

Judul : Sekolah Berorientasi Multikultural

1. Setiap Anak adalah istimewa

2. Pendekatan Multi - Intelligences

3. Active Learning

4. Semangat Kemanusiaan dan dank e - Indonesiaan

Penyusun : 1. Diana Sabono, S.Pd

2. Johana Uniberua, S.Pd

Tanggal pelaksanaan : 05 Maret 2012

Sekolah Berorentasi Multikultural

Kurikulum Sekolah Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah

Ketika diadakan evaluasi pada buku teks sekolah, rancangan materi dan juga butir-butir pada soal ujian nasional, ditemukan banyak indikasi yang mengarah pada pentingnya pendidikan multikultural. Isi dari materi itu seringkali menunjukkan adanya bias dalam etnis, agama, dan gender dari sisi penulis. Seperti, seringkali kita mendapati bias agama dan etnis pada pemilihan nama dalam teks dan ilustrasi, bias gender dalam hal gambaran peranan masing-masing gender, dan bias perkotaan dan pedesaan dalam penggambaran kejadian, tempat, dan organisasi.

Di tahun 2004 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi di semua sekolah anak usia dini, dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Evaluasi isi dari kurikulum ini mengindikasikan bahwa porsi yang signifikan dari materi pengetahuan sosial akan dicurahkan pada dasar multikultural masyarakat Indonesia. Pusat Kurikulum (Puskur) menyatakan bahwa “pendidikan multikultural dan multilingual” menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum ini.

Salah satu kompetensi sosial yang diharapkan adalah “untuk menilai perbedaan sosiobudaya dalam kehidupan sosial.” Dalam rancangan materi yang ada di sekolah menengah atas, kata “multikultural” secara eksplisit disebutkan; siswa diharapkan untuk “melakukan investigasi berkaitan dengan bentuk suatu masyarakat multikultural, untuk menunjukkan hasil investigasi berkaitan dengan bentuk suatu masyarakat multikultural, untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan dari anggota suatu masyarakat multikultural.”

Pertanyaan yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :

1. Veronika : saat memebrikan ada siswa yg aktif dan tdk : bagaimana manfaat pembelajaran bagi anak yg tdk aktif di kelas

2. Ibu Saija :1. solusi untuk anak yang hiperaktif. Kesimuplan ke 4 intinya membangun etos sekolah kenyataannnya bnyk anak yg saling mengejek yg satu dengan yg bagaimana cara penangnannya.

3. Efi : apakah ada kendala dlm proses PBM bila dikaitkan dengan sekolah berbasis multikultural dikaitkan dengan keanekaragaman budaya 2. Yg ditampilkan keanekaragan budaya yang besar daripada materinya, mohon penjelasan

4. Susan leletaly : a. apa yg menyebabkan pendidikan monokultural di ganti dengan multicultural b. Dampat dari pendidikan multi terhadap perkembanbgan eraglobalisasi.

5. Jhon Manuputy : perlu sekolah mengexpo apa yang dibuat dan menjamin bahwa

pendidikan multikultural ini bermanfaat.

6. Sara Sangadji : Tidak menampilkan sekolah yang multikultural itu bagaimana

7. Heni lewerissa : Sama dengan susun tentang dampak : 2. Tolong jelaskan pendidikan multikultur adalah pendidikan yang baru, mohon jelaskan..

Jawaban Kelompok:

Di materi ada dipaparkan strategi – strategi dalam kegiatan belajar, ada 6 cara.

Kita harus melihat keragaman yg ada lalu dikaitan dengan pendidikan ramah anak, lalu dengan kultur yang berbeda kita bangun budaya yang baik untuk anak saling menghargai

Jelas selalu ada kendala, dan bagaimana kita saling memahami dalam budaya yang berbeda.

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Bila dalam proses pembelajaran tentunya terjadi perbedaan anak dalam menerima pelajaran itu sangat wajar,ada yang cepat ada juga yang lambat,ada yang aktif ada yang pasif,untuk membuat anak yang tidak aktif menjadi aktif,adalah memebrikan perhatian secara kusus kepada anak tersebut dengan demikian dia terpacu untuk belajar sehingga proses pembelajaran menjadi baik.

2. Bila di kelas ditemukan anak yang hiperaktif maka kepada anak tersebut buatlah metode baru memberikan materi-materi yang dapat membuat dia berpikir dan dia berkonsentrasi untuk pelajaran yang dihadapai walaupun pelajarannya belum dia dapatkan seusia dia.dengan jalan inilah dia dapat berkonstasi lagi,dan perlu pendekatan untuk memperhatikan dia

3. Sebebarnya tidak ada masalah didalam proses belajar mengaja bila dikaitkan dengan sekolah berbasis multikultural dengan keanakaragaman budaya bila dalam proses pembelajaran kita mempergunakan bahas Indonesia atau bahasa yang dipakai dapat dimengerti oleh semua peserta didik,untuk mengatasi hal ini setiap pendidik harus belajar memahami budaya org lain lagi,karena dalam proses pengangkatan pegawai negeri, berjanji siap ditempatkan dimana saja di seluru Indonesia.

4. Berbicara mengenai pendidikan tidak seharusnya milik satu suku atau golongan tapi milik bersama,kita bias bayangkan kalau dalam kelas hanya ada satu kulter saja tentunya proses pendewasaan tidak ada,lain halnya dengan multikulter,ini membuat siswa,bahkan pengajar sendiri harus melihat bahwa dia bukan satu2nya tapi ada org lain yang dipakai untuk perbandingan perubahan,baik dari penampilan maupun kemampuannya,apalagi zaman sekarang siapa saja dan suku mana saja bias bersekolah di seluruh wilayah Indonesia.yang jelas monokultural di ganti dengan multicultural ada manfaatnya dan dampak dari pendidikan multi terhadap perkembanbgan eraglobalisasi sangat besar manfaatnya

5. Tidak perlu di tanggapi karena saya pribadi yang bertanya

6. Sran yang dimasukan kepada kelompok untuk dibuat perbaikan untuk menampilkan sekolah yang multikultural itu bagaimana

7. Jawaban pada penaya ke 7 sudah dijelaskan pada penanya ke 4

KELOMPOK IV

Judul : Tokoh – tokoh Pendidikan

a. Ki Wajar Dewantara

b. Mohamad Syafei

c. Kyi Haji Ahmad Dahlan

Penyusun : 1. Dora Wutlanit

2. Erni Pessak

Tanggal pelaksanaan : 05 Maret 2012

PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA TENTANG PENDIDIKAN

Pada jaman kemajuan teknologi sekarang ini, sebagian besar manusia dipengaruhi perilakunya oleh pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi (teknologi informasi). Banyak orang terbuai dengan teknologi yang canggih, sehingga melupakan aspek-aspek lain dalam kehidupannya, seperti pentingnya membangun relasi dengan orang lain, perlunya melakukan aktivitas sosial di dalam masyarakat, pentingnya menghargai sesama lebih daripada apa yang berhasil dibuatnya, dan lain-lain.
Seringkali teknologi yang dibuat manusia untuk membantu manusia tidak lagi dikuasai oleh manusia tetapi sebaliknya manusia yang terkuasai oleh kemajuan teknologi. Manusia tidak lagi bebas menumbuhkembangkan dirinya menjadi manusia seutuhnya dengan segala aspeknya. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari “to have” (apa saja materi yang dimilikinya) dan “to do” (apa saja yang telah berhasil/tidak berhasil dilakukannya) daripada keberadaan pribadi yang bersangkutan (“to be” atau “being”nya). Dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi, jauh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang (menurut Ki Hajar Dewantara menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif)). Singkatnya, “educate the head, the heart, and the hand !”
Di tengah-tengah maraknya globalisasi komunikasi dan teknologi, manusia makin bersikap individualis. Mereka “gandrung teknologi”, asyik dan terpesona dengan penemuan-penemuan/barang-barang baru dalam bidang iptek yang serba canggih, sehingga cenderung melupakan kesejahteraan dirinya sendiri sebagai pribadi manusia dan semakin melupakan aspek sosialitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran hendaknya diperbaiki sehingga memberi keseimbangan pada aspek individualitas ke aspek sosialitas atau kehidupan kebersamaan sebagai masyarakat manusia. Pendidikan dan pembelajaran hendaknya juga dikembalikan kepada aspek-aspek kemanusiaan yang perlu ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik.
Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi.
Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah:”Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya.
Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.
Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “educate the head, the heart, and the hand”.
Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.
Akhirnya kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggungjawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Semoga!

MOHAMMAD SYAFEI

Ø Moh.Syafei seorang yang berdarah Minang dilahirkan di Kalimantan Barat di daerah Natan tahun 1895. Anak dari Mara Sutan dengan Indung Khadijah. Ia menamatkan di Sekolah Rakyat tahun 1908, masuk sekolah raja (Sekolah Guru) lulus pada tahun 1914. Kemudian beliau hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk belajar menggambar, lulus tahun 1916 bahkan aktif dalam Budi Utomo serta Insulide serta membantu Wanita Putri Merdeka. Moh. Syafei pada tanggal 31 Mei 1922 berangkat ke negeri Belanda menempuh pendidikan atas biaya sendiri. Belajar selama 3 tahun dengan memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925 kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya.

Ø Pendiri Indonesische Nederland School (INS) pada tanggal 31 Oktober 1926

b. Pokok-Pokok Pikiran

Ø Bertekad mendirikan sekolah yang dapat mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia baik yang di kota pun di pedalaman

Ø Tujuan utama Syafei mendirikan INS adalah untuk mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa merdeka

Ø Tujuan Personal Pendidikan adalah membentuk secara terus-menerus kesempurnaan lahir batin anak agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan

Ø Fungsi Pendidikan ialah membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin

Ø Landasan dan nilai-nilai filosofi RP INS Kayutanam

a) Landasan

v Berpikir logisdan rasional

v Keaktifan dan kegiatan

v Pendidikan dan masyarakat

v Memperhatikan pembawaan anak

v Menentang individualisme

Ahmad Dahlan

Disamping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wiraswasta yang cukup menggejala di masyarakat.

Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jam'iyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam dan Comite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. la ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. la dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kyai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priyayi, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah OSVIA Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priyayi. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun ia berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-Iain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam.

Berbagai perkumpulan dan jama'ah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, diantaranya ialah Ikhwanul-Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kanu wal- Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Mubtadi.

Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur van Lith pada 1914-1918. Van Lith adalah pastur pertama yang diajak dialog oleh Dahlan. Pastur van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah AIgemeene Vergadering (persidangan umum).

Pertanyaan yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :

1. Susuan Letelay : Kronologis tiga tokoh, bagaimana kaitan dengan sikap positif dijabarkan kepada

siswa pada kondisi riil pendidikan dewasa ini

2. Jeni Lumamuly : Ketiga tokoh ini bekerja untuk memajukan pendidikan, latar belakang dari ketiga tokoh ini berbeda, bagaimana tokoh ini menjadi model pada pendidikan dewasa ini, sebab sekarang ini sudah terkikis, sekarang orang memberi ilmu harus bayar

3. Jhon Manuputty : Bagaimana kalau ibu sebagai pemimpin sekolah tidak ada biaya tidak bagaimana menjalankan semua ini

4. Makna dari ketiga tokoh ini belum nampak, mohon penjelasan dari ketiga tokoh ini

5. Ada tidak jiwa dari ketiga tokoh itu pada kita, sehingga pokok pikiran mereka bertiga itu kita bisa terapkan kepada anak didik kita, sehingga mereka juga bisa menjadi kita

6. Masih ada anak didik yang belum bebas sampai sekarang ini

JAWABAN KELOMPOK

1. Sikap positif dari ke-3 Tokoh Pendidikan Nasional menurut kami adalah sikap kemandirian dan rela berkorban waktu dan tenaga yang walaupun waktu itu sangat minim fasilitas tetapi semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat kuat bagi mereka.

2. Kalau melihat dari latar belakang ke-3 Tokoh Pendidikan Nasional dalam semangat mereka untuk mencerdaskan kehidupan Bansgsa patut menjadi teladan bagi generasi sekarang khususnya di dunia pendidikan. Banyak contoh positif yang patut di kembangkan antara lain kemandirian dan semangat serta pemikiran mereka untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia sangatlah baik untuk kita contoh.

3. Kita dapat mengambil makn dari ke-3 Tokoh Pendidikan ini adalah mereka punya semangat dan tekad yang kuat berjuang dan berusaha membangun pendidikan anak-anak Indonesia yang mempunyai akhlak mulia, cerdas dan berguna bangsa dan negara.

4. Menurut kami masih sangat relevan untuk dijadikan acuan bagi generasi sekarang karena mereka sudah meletakan dasar-dasar pemikiran yang baik bagi bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Sikap yang ditunjukan oleh ke tiga totoh pendidikan ini Ki Hajar Dewantara, MOHAMMAD SYAFEI dan KYAI HAJI AHMAD DAHLAN adalah membawa manusianya keluar dari kebodohan, Berdiri tegak karena kekuatan sendiri, Cakap mengatur hidupnya dengan tertib, memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan, Berpikir logis dan rasional, Menentang individualism, pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa sehingga mampu hal inilah yang seharusnya ditarapkan dalam proses pembelajaran saat ini,pendidikan sudah terlalu jauh keluar dari harapan yang diinginkan oleh ketiga tokoh pendiri pendidikan di Tanah Air

2. Seperti yang telah saya jelaskan diatas Pendidikan saat ini sudah tidak seperti zaman mereka dulu,saat ini banyak pendidikan yang sudah menagarah ke bisnis,kalau dulu murni pendidikan iru di jalankan untuk kemerdekaan,bagaimana mereka ingin bahwa bangsa Indonesia tidak ketinggalan seperti bangsa2 lain,tidak ingin di jajah,saat ini kita Pendidikan kita di jajah oleh bangsa kita sendiri,semuanya kalau ada duit baru mau bekerja,dulu mereka bekerja dulu baru uang mencari mereka,sekarang kan tidak malahan terbalik

3. Pertanyaan 3 belum dijawab yang diinginkan penanya bahwa bila tidak ada biaya perlu memanggil dan melibatkan orang tua,masyarakat untuk meminta membantu pendidikan demi perkembangan anak2 kita kedepan,dengan semangat inilah saya berpikir pasti ada yang membantu untuk memperhatikan perkembangan sekolah kedepan,dengan catatan bekerja secara transparan,melibatkan org tua dan masyarakat, bila ada bantuan dari pemerintah.

4. Makna dari ketiga tokoh pendidian ini sama saja dengan penjelasan nomor 1.

5. Sejalan dengan pendapat kelompok bahwa Kalau melihat dari latar belakang ke-3 Tokoh Pendidikan Nasional dalam semangat mereka untuk mencerdaskan kehidupan Bansgsa,rela berkorban,tidak mementingkan diri sendir,selalu mengutamakan kepentingan banyak orang dari kepentingan pribadi dan lain2 dan hal ini patut menjadi teladan bagi generasi sekarang khususnya di dunia pendidikan. pemikiran mereka untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia sangatlah baik untuk kita contoh.

6. Pertanyaan yang diberikan tidak dicatat secara lengkap oleh penyaji Masih ada anak didik yang belum bebas sampai sekarang ini, belum bebas dari apa ?,kalau bebas dari pengutan dana sekolah atau bebas mendapatkan pendidiian ?

KELOMPOK V

Judul : Periodisasi Sejarah Pendidikan di Indonesia

1. Periode Portugis

2. Periode VOC

3. Periode Penjajahan Belanda

4. Periode Penjajahan Jepang

Penyusun : 1. Hasan Nunlehu

2. Veronica Jabarmasse

Tanggal pelaksanaan : 15 Maret 2012

Pertanyaan

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Lucky Maspaitela	Dampak kedudukan penjajahan Jepang di Indonesia
2	Marsianus reresi	Perbandingan sistim pendidikan pada jaman setelah kemerdekaan dengan sekarang ini
3	Benny Kainama	apakah ada dampak positif dari setiap periode mulai dari VOC, Penjajahan Jepang dan Penjajahan Belanda?
4	Dora Utlanit	pendidikan pada periode-periode tersebut relevan ataukah tidak di pendidikan di zaman sekarang?

Jawaban Kelompok

1. Rakyat Indonesia mempunya rasa disiplin yang diterapkan Jepang dan rakyat Indonesi dapat berorganisasi dengan baik

2. Di zaman pra kemerdekaan pendidikan belum menyentuh semua lapisan masyarakat, dimana daerah-daerah terpencil belum ada bangunan-bangunan sekolah secara resmi. Namun di zaman kemerdekaan sudah tampak meskipun bantuan-bantuan pemerintah untuk pendidikan meskipun belum merata di semua sekolah pelosok tanah air.

3. Bahwa pendidikan di zaman / periode di atas pasti ada dampak positif, misalnya kedisiplinan. Justru dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk diaplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari

4. Pendidikan pada periode tersebut belum tentu relevan dengan pendidikan di masa saat ini, pendidikan pada periode tersebut kebanyakan untuk orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah namun di masa sekarang semua anak masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian bahwa pendidikan di saat itu ada unsure-unsur kekerasan tetapi di zaman sekarang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut :

Dampak positif/kelebihan : Rakyat Indonesia mempunyai rasa disiplin yang diterapkan Jepang dan Rakyat Indonesia dapat berorganisasi

Dampak Negatif/keuangan, Bidang Sosial : Kondisi ekonomi rakyat semakin menurun dan Kehidupan rakyat Indonesia di pedesaan semakin parah . Bidang Ekonomi : Perampasan kekayaan rakyat, Produksi pertanian makin menurun, Sandang pangan sulit didapatkan. Dan di Bidang Politik : Tokoh-tokoh pergerakan nasional ditindas karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang

2. Pendidikan pada zaman setelah kemerdekaan banyak sekolah yang didirikan hanya pada pusat2 pemerintahan saja melum menyeluru di semua plosak tanah air,dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat,orang yang ada di pusat kota saja yang bias mengejam pendidikan sedangkan yang jauh dari pusat kota belum ada, ataupun bila ada hanya peninggalan2 bangsa jajahan, namun bila dibandingkan dengan kemerdekaan saat ini pendidikan dibangun hamper di semua polosak ibu pertiwi walaupun belum merata secara keseluruhan.

3. Setiap jajahan biasanya ada yang bersifat positf maupun negative, secara positip pada zaman VOC banyak anak2 pribumi bias bersekolah karena anak2 belanda belum ada,Sekolah dibuka untuk semua anak tanpa perbedaan bangsa, disiplin yang ditarapkan bagus,guru hanya tugas mengajar tidak memikirkan yang lain,membaca dan menulis dll.kelemahan pada saat itu adalah bahasa yang di pakai bahasa Belanda namun sulit karena masyarakat pada waktu itu lebih menguasai bahasa Portugis dan melayu yang memasyarakat dan popular dan Penyebaran sekolah tidak menyeluruh hanya berpusat di beberapa tempat

4. Berbicara masalah pendidikan di saat itu cukup baik bila dilihat dari sistem yang diberlakukan, namaun dilihat dari sisi yang lain tentunya dapat dikatakan tidak relefan, sebab pendidikan dikususkan kepada org2 tertentu saja,sebab mempunya ikatan emosional saja,kalau zaman sekarang pendidikan adalah milik semua anak tanpa terkecuali,baik dari segi fisik maupun segi yang lain.

KELOMPOK VI

Judul : Peran dan Fungsi Pendidikan

1. Desentralisasi Pendidikan Suatu Keharusan

2. Tuntutan – tuntutan Desentralisasi Pendidikan

3. Pendidikan Nasional sebagai perekat persatuan

Penyusun : 1. Henny Lewerissa

2. Jabal Samallo

Tanggal pelaksanaan : 12 Maret 2012

Pertanyaan

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Johana Uniberua	Pendidikan yang terkait dengan otonomi daerah, bagaimana tanggapan tentang masalah ini
2	Yenny Lumamuly	Bagaimana dampak otonomisasi terhadap pengambilan keputusan, khususnya dalam kehidupan berbangsa, dan apakah pengambilan keputusan tersebut efisien atau tidak.

Pertanyaan yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Secara konsep Departemen Pendidikan Nasional desentralisasi pendidikan dalam dua kategori. Pertama, desentralisasi pendidikan dalam arti desentralisasi pemerintahan dalam bidang pendidikan yang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom dalam pengelolaan pendidikan. Dan, kedua adalah desentralisasi satuan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga/satuan pendidikan yang mandiri dan profesional. Konsep desentralisasi pendidikan sendiri diharapkan dapat mencapai pengelolaan pendidikan yang efisien, demokratis dan berkeadilan. Desentralisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk merubah paradigma baru pembangunan pendidikan di tanah air. Dalam konsep desentralisasi pendidikan ada tiga nilai yang ingin di rubah dalam sektor pendidikan sebagai berikut : pertama, sebagai upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan yang selama ini terlalu jauh. Kedua, untuk menyesuaikan pembangunan pendidikan agar lebih sesuai untuk kekhasan daerah. Ketiga, untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat yang sangat besar. Dari ketiga value ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan mutu dan elevansi, efisiensi manajemen dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Dampak dari otonomisasi terhadap pengambilan keputusan khususnya dalam kehidupan berbangsa upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan yang selama ini terlalu jauh. Kedua, untuk menyesuaikan pembangunan pendidikan agar lebih sesuai untuk kekhasan daerah. Ketiga, untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat yang sangat besar dengan demikian sangat pengaruh terhadap perkembangan pendidikan pada suatu daerah,dan dipandang sangat efektif dalam penarapan otonomisasi pendidikan pada dearah tersebut,daerah dapat mengembangkan potensi2 yang ada di daerah tersebut sebagai cirri dari pendidikan di tanah Air.

KELOMPOK VII

Judul : Arah dan Kebijakan Pembenahan Pendidikan nasional

Penyusun : 1. Joice Habba

2. Benny Kainama

Tanggal pelaksanaan : 08 Maret 2012

Pertanyaan

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Dora Wutlanit	Pendapat tentang sekolah yang berada beberapa sekolah di bawa satu atap , kalau pemerataan oke, tapi kalau untuk peningkatan mutu tdk, bgmna penjelasannya.
2	Johana Uniberua	Sekolah program inklusif itu beda dengan yg lain baik program, kegiatan belajar maupun ujian, Saran untuk memperhatikan layanan pendidikan;
3	Zusan Letelay	Bentuk perbaikan gizi apa programnya
4	Chris Uktolseja	Beasiswa selama ini hanya untuk siswa miskin tapi yang berprestasi tdk dapat
5	Abner Metikohy	Dasar dan data bantuan block green atau bantuan lainnya, contohnya untuk data siswa miskin kebanyak siswa di SMA/SMK itu banyak

. TANGGAPAN KELOMPOK

Memang benar sebaiknya progran, sistem pembelajaran maupun sisten evaluasi antara anak yang inklusif dengan yang normal dibedakan.

Sekarang ini tidak lagi dijalnkan progran perbikan gizi seperti dulu entah pemerinta apa penyebabnya, tapi ada jga sekolah yang selalu

Zelama ini beasiswa yang diberikan dari propinsi adalah untuk anak-anak miskin, tapi tidak tutup kemungkinan untuk anak-anak berprestasi, dan beasiswa itu ada juga dalam bentuk yang lain oleh pemerintah

Seharusnya pendidikan karakter itu bukan saja utnuk anak-anak SMP tetapi sebaiknya dimuali dari SD sampai ke SMA?SMK, sebab pembentukan karakter itu dimuali dari SD dan akan berkesinambungan

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

Pendapat secara umum untuk memebrikan sumbangan pikiran terhadap pertanyaan teman-teman sebagai berikut : Berbicara mengenai arah kebijakan pendidikan Nasional kita saat ini tidak dapat lepas pisahkan dari kebijakan pemerintahan masa lalu, kalaupun jelek, tidak dapat kita persalahkan hanya kepada guru, para pengawas, kepala dinas, ataupun menteri pendidikan yang bertugas saat ini. Kondisi pendidikan ini adalah produk dari sebuah proses panjang. Kebijakan yang tidak arif di masa lalu, Penerimaan guru yang tidak wajar,penanganan manajemen pembinaan pendidikan yang membingungkan semuanya berkontribusi. Pengimplementasian program pendidikan nasional yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad, yang kita tangani sendiri sebagai bangsa yang merdeka, mungkin tidak tepat, atau telah disimpangkan. Makanya, itu semua harus ditinjau ulang dan dibenahi.Apapun yang kita lakukan dan jalankan saat ini bila tidak ada kesadaran untuk menata pendidikan ini dengan baik,sampai akhir hayatpun akan tetap begini,kita sudah merdeka lebih dari Negara Malasia tapi kenyataan bangsa kita sendiri harus banyak belajar ke Negera Malasya,sangat dan sangat disayangkan.dana yang digulirkan untuk 20%,juga tidak dirasakan oleh Pemerintah Daerah,Kota dan kabupaten yang ada tapi dana masih parker di pemerintah pusat,semua program dijalankan di pusat,dan bila program yang dijalankan di daerah itupun org pusat yang dating melaksanakan program itu,mangat memilukan pendidikan kita saat ini

KELOMPOK VIII

Judul : Mencari Paradikma Baru Pendidikan

Penyusun : 1. Jonatahan Manuputty

2. Connie Marlenee

Tanggal pelaksanaan : Maret 2012

MENCARI PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL KELOMPOK 8 TANGGAL 19 MARET 2012

Pertanyaan yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :

B.A.J. KAINAMA: 1. Paradikma yang kita hadapi butuhkan partisipasi masyarakat

2. Pendidikan Karakter perlu di galakan kembali di sekolah2

JOICE. HABA : 1. Apakah,saat ini belum mencapai tujuan pendidikan Nasional

2. Pendidikan Penataran P4 ditiadakan posisi pendidikan kesemua

Ny. AU PATTY : 1. Usha Pendidikan dicampur adukan dengan politik kurang singkirkan politik dari pendidikan

2. kalau sudah politik dipendidikan bagaimana caranya menyingkirkan hal tersebut

HASAN NUNLEHU: 1. Bagaimana kelemahan di tiga tahap.

2. angkah putus sekolah semakain bertambah bagaimana tindakannya

3. siapa yang salah

PITER J. ALFONS: 1. dalam pendidikan guru kita lemah bagaimana upaya kita kedepan.

HENNY LEWERISSA: 1. pemerintah tidak percaya lagi dengan masyarakat

MON SAHUSILAWANE : 1. Para dikma baru itu yang bagaimana

2. Bagaimana para dikma baru menjalani kalau ..

SELVIA PATTIPEILOHY: 1. Pendidikan tidak terlepas dari budaya

2. Masyarakat Madani itu yang bagaimana

CHRIS UKTOLSEJA: 1. Paradikma baru pendidikan

Jawaban Kelompok 8. Terhadap pertanyaan :

Hasil penjelasan kelompok tentunya tidak akan sesuai dengan keinginan dari penanya namun kami berusaha menjawab sesuai dengan apa yang kami dapatkan selama ini antara lain sebagai berikut :

Pernyataan dari pak B.A.J. KAINAMA : merupakan masukan bagi kita semua dalam melihat tanggung jawab pendidikan pada semua lini dan tanggung jawab itu bukan saja pada Pemerintah,tapi juga pada Masyarakat dan juga orang tua,dan hal ini bila semua melihat dan merupakan tanggung jawab bersama,maka Pendidikan akan dapat diperbaiki di hari-hari mendatang,dan yang namanya Pendidikan karakter perlu menjadi perhatian dan harus di gerakan kembali di sekolah,pertanyaannya siapa yang harus memulainya,Jawabannya tentu adalah Tanggung jawab kita semua sebagai Pendidik di setiap jenjang pendidikan,mulai dari SD,SMP,SMA,SMK,maupun Perguruan Tinggi (PT).

Pak JOICE. HABA : Pendidikan saat ini belum dapat dikatakan sudah atau belum mencapai tunjuan Pendidikan Nasional bila kita melihat kembali muka dima UUD 1945 bagaimana bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa,kata inilah yang membuat kita kembali mengefaluasi diri kita sudahkan kita melihat pendidikan ini mencapai tujuan yang di amanatkan oleh UUD 1945 atau belum,scara klasik dapat di jawab pendidian Nasional kita sudah mencapai tujuan tetapi selalu di benahi dari semua sektor karena hal ini sangat mempengaruhi perkembvangan pendidikan di setiap daerah karena di hadapi dengan berbagai tantangan tantangan yang bersifat internal, maupun eksternal.

Masalah Penataran P4 ditiadakan pendidikan seperti semula,masalah menyangkut P4 urusan pemerintah banyak yang berbicara bahwa ini juga proyek yang di jalankan,habis proyek habis juga pembinaannya,tetapi kalau mau dilihat semuanya ini merupakan tanggung jawab kita bersama,maka tentunya orng yang mengelola dan menjadi Nara Sumber tentunya punya tanggung jawab untuk melanjutkannya,tapi kalau semuanya bicara tidak ada dana berarti hanya karena uang mereka mau melakukan tugas dan tanggung jawab ini bila tidak ada uang maka tugas sudah selesai,kesimpulannya Pantas Pendidikian ini tidak berkembang di Indonesia apalagi di pelosaok desa yang jauh dari pusat informasi mengenai perkembangan pendidikian.

Ny. AU PATTY : Ibu Guru kita sama memahami Pendidikan bial dicampur adukan dengan politik hasilnya kan tidak baik,contoh karena ingat balas jaza dalam satu pemilihan bupati atau walikota maka bila menang dalam pertarung maka kroni2nya sebagai tim sukses di angkat sebagi balas jasa dalam pertandingan politik,dan ini terkadang berlaku di setiap jenjang baik di birokrasi (funsional maupun struktural)mengaangkat Pimpinan yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengahn bidang tanggung jawabnya sehingga baik itu Struktural maupun Fungsional mengalami kemunduran secara besar-besar,dan akibatnya pekerjaan tidak berjalan dengan semestinya,bila hal ini sudah terjadi pertanyan lanjut bagaimana menyingkirkannya,jawabannya sederhana, bila ibu dipercayakan untuk memimpin dan sakarang sudah ibu pimpin berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku di dunia pendidian,jangan banyak membuat kebijakan oleh karena ibu jadi pemimpin dan tugas kita semua bagaimana kita melakukan tugas sesuai dengan permintaan UU.Perpers.permen dan lain lain, semoga kita bias berbuat yang terbaik sesuai dimintakan dalam tugas yang diberikan pada kita masing-masing.

Pak HASAN NUNLEHU : Tiap-tiap Tahapan dalam menarapan kebijakan Pendidikan di Indonesia tentunya ada punya kelemahan dan kelebihan salah satu yang bias di lihat sebagai kelemahan pada saati pendidian di masa lalu adalah Dalam demokratisasi pendidikan. Di masa lalu, terutama pada Pra Orde Baru, pendidikan sering dijadikan alat indoktrinasi dan sangat kental dengan kepentingan politik. Pendidikan tidak diorientasikan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Nasionalisme menjadi terperangkap dalam makna yang sempit. Praktek pendidikan yang indoktriner menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar.

Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan sebagai alat penyeragaman-penyeragaman di bidang politik. Hasilnya adalah uniformitas atau keseragaman dalam pola berpikir dan bertindak. Contoh kongkret model pendidikan seperti ini adalah pakaian seragam dan wadah-wadah tunggal organisasi. Masyarakat dengan sendirinya bersifat homogen, lamban, kurang kreatif dan produktif, dan birokrasi kaku.

Dan bila kita lihat pendidikan di era Reformasi sekarang ini semuanya diberikan kebebasan,tapi kebebasan yang sudah kebablasan bahasa trennyanya,masyarakat mau menatur pendidikan orang tua juga turut menaturnya,sehingga sudah kehilangan kendali,pemerintah di buat kebingungan mengatrusnya,contoh banyak sekali LSM mau campur tangan untuk menatur pendidian semuanya hanya mengejar projek habis projek pendidikan tinggal terbengkalai,tidak ada yang mengurus contoh kongkrik PGRI,banyak sekolah di dirikan tapi kenyataan tidak ada perhatian dari PGRI untuk membesarkan Pendidikan tersebut semuanya di mintakan dari pemerintah,ini kenyataan yang terjadi di kota ini, dll.pertanyaannya siapa yang salah,jawabannya semua yang salah,karena bekerja kalau ada keuntungan kalau tidak ada keuntungan untuk diri tidak akan bekerja dan ini di semua jenjang sangat melemahkan sistim pendidikan di Negeri ini.

PITER J. ALFONS pernyataan pak Pet benar sekarang ini dalam dunia pendidikan guru sangat lemah,kita lihat dari hasil UKA (UJIAN KOMPETENSI AWAL) yang baru dikeluarkan guru kita sangat lemah dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bidang tugas keseharian mereka,pertanyaan siapa yang salah,jawabannya guru tersebut yang salah,karena mereka tidak mau mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka,yah mungkin karena menjadi guru gampang tes PNS tembus biasa jadi guru,tapi makna sebagai seorang guru tidak di hajati dengan baik,mengajar,membina,dan mengasuh mungkin mereka lupa,bahwa ada kewajiban yang mereka lupakan dan upaya ke depan lewat keputusan mentri akan di tes kembali guru dan guru setelah lulus belum bias me gajar harus menikuti program guru pemula sehingga guru dapat memahami bagaimana dia mengajar berdiri didepan kelas dan menguasai kelas dengan baik,dan akan dibuat program penataan guru,agar 4 kompetensi guru mereka dapat menerti dengan baik.dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua sebagai pelaksana dalam menghasilkan guru-guru kita kedepan,kita perlu kaji bersama bagaimana persyaratan sebagai seorang guru yang baik,bukan saja di telah menghasilkan atau memenihi sekian SKS lalu bias disebut sebagai seorang guru,tapi mungkin factor yang lain yang harus dipertanggung jawabkan baru di sebut sebagai seorang Pendidik.

HENNY LEWERISSA : Ibu benar pemerintah tidak percaya den masyarakat tapi masyarakat yang mana dulu,masyarakat sangat di perlukan untuk mengontrol pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia dia sebagai balance untuk melihat dan mengawasi pemerintah dalam melakukan kebijakan dibidang Pendidikan,kalau tidak ada yang mengontrol dan mengawasi maka ditakutkan akan kembali ke zaman Orde Baru atau sebelumnya,mungkin yang ibu katakan itu masyarakat dalam kapasitas sebagai LSM yang hanya mengejar projek seperti yang telah di bicarakan diatas,kalau hal ini saya sependapat dengan ibu,karena kenyataan yang terjadi projek2 yang ditangani oleh LSM banyak yang tidak jelas dan terbengkalai dimana2,apalagi LSM yang tidak jelas,LSM berdiri hanya untuk kerja proyek dan setelah proyek dikerjakan selesai lalu bubar LSB tersebut,hal ini memang tidak dipercaya dan hjangan sampai terjadi di sekitar kita,

MON SAHUSILAWANE : Pak Mon: paradigma baru pendidikan nasional dapat dirangkum dalam pengertian demokratisasi pendidikan. Demokratisi pendidikan, dengan demikian mencakup berbagai aspek antara lain desentralisasi, perencanaan dan manajemen pendidikan, pengembangan pendidikan tinggi, partisipasi masyarakat, dan sebagainya. Paradigma baru pendidikan nasional yaitu membentuk masyarakat demokratis, kompetitif dan inovatif, dan berkualitas. Untuk itu pendidikan mengembangkan kebhinekaan menuju terciptanya masyarakat yang bersatu dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Program pendidikan harus dijabarkan dalam berbagai program pengembangan pendidikan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.
- Redefinisi pendidikan nasional mencakup pengakuan akan pentingnya pendidikan informal.
- Pendidikan adalah proses pemberdayaan
- Pendidikan adalah proses pembudayaan
Reaktualisasi pendidikan nasional menuntut penerapan prinsip-prinsip:
- Partisipasi masyarakat; otonomi lembaga pendidikan dan fungsionalisasi kurikulum nasional yang tepat
- Sumber daya manusia yang profesional
- Sarana dan sumber daya pendidikan penunjang yang memadai
- Aktualisasi sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa desentralisasi.
SELVIA PATTIPEILOHY Ibu suatu pendidikan tidak akan terlepas dari budaya,karena buadaya yang dapat mempengaruhi / membantu dalam perkembang Pendidikan karena diperlukan identitas bangsa, yaitu kebhinekaan budaya Indonesia itu sendiri. Kesadaran akan identitas budaya nasional menjadi landasan perkembangan pribadi peserta didik sekaligus melindungi dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan global. Dalam keadaan tanpa identitas, maka akan sangat mudah dihanyutkan oleh arus globalisasi yang menjurus pada tindakan destruktif. Pendidikan nasional diarahkan pada perdamaian dunia. Reformasi pendidikan memerlukan komitmen politik kongkret dan berkelanjutan.
dan yang disebut masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis. Artinya masyarkat itu terbentuk atas kesepakatan dari anggotanya. Masyarakat madani adalah masyrakat yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat itu adalah masyarakat yang masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang totaliter.Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu ,Masyarakt madani yang demokraatis adalah masyarakat yang menghormati hak asasi manusia.

Masyarakat madani Indonesia yang ingin kita wujudkan melalui pendidikan nasional haruslah mengembangkan ciri-ciri dan unsur-unsur masyarakat tersebut. Hal tersebut harus dapat dijabarkan melalui praksis pendidikan nasional baik dalam pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun di dalam pendidikan in-formal. Di dalam kaitan ini perlu kiranya kita tinjau kembali rumusan mengenai sistem pendidikan nasional yang dituangkan di dalam UU No. 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU tersebut pendidikan hanya dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Namun kenyataannya justru pendidikan in-formal dalam era informasi semakin lama semakin memperoleh peranan yang besar. Terutama di dalam masyarakat terbuka dan abad informasi, di mana kita hidup di dalam dunia tanpa batas serta kemajuan teknologi komunikasi, peranan media informasi yang telah mendunia tidak mengenal batas-batas pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat luas

KELOMPOK IX

Judul : Paradikma baru pendidikan

Penyusun : 1. Lucky Maspaitela

2. Lintje Pattipeilohy

Tanggal pelaksanaan : 08 Maret 2012

Pertanyaan

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Johana Uneberua	jelaskanlah ruang lingkup kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional
2	Erni Pessak	apa yang dimaksud dengan investasi pendidikan
3	Joice Habba	Jelaskanlah kaitan antara reward dan punishment dalam kaitan dengan pendidikan dan kebudayaan!
4	Selvia Pattipeilohy	Pasca kritis terjadi penambahan pejabat fungsional ataukah sturktural?

Jawaban Kelompok Terhadap pertanyaan :

1. kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang ada di suatu daerah/wilayah baik di satu negeri maupun batasan wilayah tertentu. Namun dalam konteks sebuah Negara maka kebudayaan tersebut sekaligus merupakan kebudayaan nasional.

2. investasi pendidikan adalah segala bentuk usaha, baik tenaga maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan suatu sisem pendidikan

3. sebuah keberhasilan haruslah diikuti dengan suatu penghargaan/hadiah sehingga dapat memberikan motivasi positif bagi perilaku pendidikan itu sendiri dan perlu juga diberikan batasan-batasan sekaligus hukuman/sangsi bagi para pelanggarnya. Dengan demikian pendidikan dan kebudayaan selalu dapat berjalan bersama secara harmonis

4. pasca kritis pemerintahan mulai mengembangkan program stratefis dalam rangkan menyelematkan dan meningkatkan pendidikan yaitu salah satunya menambahkan para pejabat structural dan fungsional di daerah.

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Kebudayaan nasional tergambar seluruh kebudayaan dari Sabang sampai Merauke ( artinya didalam kebudayaan nasional/ Nusantara tergambar dengan jelas kebudayaan daerah ) kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang ada di suatu daerah/wilayah baik di satu negeri maupun batasan wilayah tertentu. Namun dalam konteks sebuah Negara maka kebudayaan tersebut sekaligus merupakan kebudayaan nasional.

2. investasi pendidikan adalah segala bentuk usaha, baik tenaga maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan suatu sisem pendidikan

Investasi pendidikan : Investasi pendidikan bukan semata pada kelembagaan tetapi mutu dan sumber daya . seyogyanya pendidikan harus dinvestasikan karena kemajuan bangsa tidak terletak pada kemajuan indutri teknologi semata tetapi terletak pada seberapa besar nilai invetasi pendidikan. Dalam hal ini mutu , dan SDM ( pendidik dan peserta didik ) . kalau pada tahun thun sebelum Guru , siswa kita diminta untuk tinggal dinegara lain untuk memberi kenajuan pendidikan kepada mereka , mengapa sekarang tidak mungkin . seharusnya jauh lebih mungkin .

Reward dan punishment dalam kaitan dengan pendidikan dan kebudayaan : Pujian atau penghargaan dan sangsi atau hukuman sudah ada sejak manusia itu ada .. dan ini juga sudah menjadi sebuah budaya .. yang berhasil diberi hadiah yang melanggar aturan diberi sangsi atau hukuman .. ini juga sebuah pendidikan. Pujian dan sangsi bukan pada moment yang besar tetapi didalam prose pembelajran justru nilai nilai inilah yang harus kuat mendarat pada anak anak . Bukan karena perbuatan besar seseoarnag diberi reward tetapi nilai penghargaan itulah yang harus dibudayakan .

4. Penambahan pejabat structural dan fungsional di dalam sistem pemerintahan sesuai kebutuhan dan jangan sampai pejabat yang dipilih hanya untuk memenuhi formasi jabatan tetapi betul betul kompeten. hal ini tidak mungkin terjadi karena harus melalui sebuah analisa kajian . baperjaka .

pasca kritis pemerintahan mulai mengembangkan program stratefis dalam rangkan menyelematkan dan meningkatkan pendidikan yaitu salah satunya menambahkan para pejabat structural dan fungsional di daerah.

KELOMPOK X

Judul : Pendidikan dan Kebudayaan

· Makna Tradisi Lisan dalam Pendidikan

· Peningkatan Apresiasi Budaya dalam Proses Pendidikan

Penyusun : 1. Marsianus Reresi

Tanggal pelaksanaan : 08 Maret 2012

PERTANYAAN, USUL-SARAN DAN TANGGAPAN KELOMPOK

Termin I

1. Bapak John Manuputty

Pertanyaan: Berikanlah contoh konkrit tradisi lisan sebagai metode belajar

Jawaban Kelompok: Misalnya ketika Guru menyajikan sebuah materi tentang ”pelesarian Lingkungan” maka metode yang dipakai oleh guru yakni metode tradisi lisan dalam bentuk cerita rakyat Maluku yang terkait dengan materi, misalnya: cerita rakyat Maluku tentang “bulu pamali”, yang memberi pesan agar tidak memasuki petuanan orang lain tanpa seizin yang empunya dan sekaligus memberikan ajakan untuk menjaga & melestarikan hutan dan lingkungan sekitar agar tetap aman, sehat, rapih, dan indah. Atau materi tentang ”lingkungan sosial”, maka guru dapat menggunakan metode tradisi lisan dalam bentuk lagu daerah Maluku yang terkait dengan materi, misalnya: “Rasa Sayang-Sayange”, yang mengungkapkan rasa sayang anak-anak negri Maluku terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat.Melalui penggunaan metode tradisi lisan, maka siswa dibantu untuk semakin memamhami materi dan teristimewa mereka menemukan nilai-nilai penting yang termuat dalam tradisi lisan serta sekaligus kecintaan terhadap tradisi lisan.

2. Bapak Joice Haba

Masukan: Pendidikan dapat meningkatkan budaya nusantara sehingga budaya kita tidak mudah dicuri oleh negara lain sebagaimana yang terjadi bahwa lagu ”rasa sayang-sayange” diklaim oleh negara Malasya sebagai milik budaya mereka?

Jawaban Kelompok: Benar sekali. Bahwa Pendidikan menjadi wadah dan sekaligus upaya yang tepat untuk membudayakan budaya nusantara terhadap siswa sehingga sejak memasuki usia pendidikan, siswa ditunutun untuk mengenal, memahami dan bahkan perlahan-lahan budaya nusantara mejadi bagian dari hidupnya sehingga kasus seperti yang terjadi, yakni pengklaiman negara lain terhadap budaya nusantara tidak terjadi lagi.

3. Ibu Lintje:

Pertanyaan: Apa maksud kalimat “pelestarian terhadap nilai-nilai yang dipandang penting?”

Jawaban Kelompok: setiap bentuk tradisi lisan memiliki makna nilai yang hendak diteruskan ke generasi selanjutnya. Misalnya nilai persaudaraan, nilai kecintaan terhadap lingkungan, nilai penghormatan terhadap milik orang lain.

Pertanyaan: Apa manakah fenomena disintegrasi bangsa?

Jawaban: dalam perjalanan negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, sering terjadi gejala-gejala yang mengindikasikan adanya keinginan kelompok separatis di daerah tertentu untuk memisahkan diri dengan NKRI, misalnya Organisasi Papua Merdeka di wilayah Papua yang sering melakukan aksi-aksi yag menjurus pada pemecahan/peisahan/disintegrasi bangsa.

Pertanyaan: Bagaimana upaya pemerintah membendung budaya luar/asing melemahkan budaya nasional?

Jawaban Kelompok: upaya yang dapat dan bahkan tepat untuk dilakukan yakni pendidikan berbasis budaya. Budaya dijadikan sebagai materi metode, dan media dalam proses pendidikan. Dengan demikian meskipun adanya budaya asing, namun oleh karena budaya naional telah mengkristal dalam diri bangsa Indonesia maka budaya asing tak mudah merasuki diri bangsa Indonesia.

4. Ibu Selvi:

Usul: Baiklah diganti tema makalah karena isi makalah tidak menyajikan tentang peranan pendidikan dalam mengembangkan budaya Indonesia. Selain itu kelompook juga tidak menyajikan dasar hukum kebudayaan dalam pendidikan nasional

Tanggapan Kelompok: tugas yang disodorkan oleh Dosen Pengampu bertema: ”Pendidikan Nasional” dengan dua sub di dalamnya yakni: (1). Makna tradisi Lisan dan (2). Peningkatan Apresiasi Budaya dalam Proses Pendidikan. Atas dasar penugasan itu maka kami tetap konsisten dengan tema makalah.Kemudian terkait dengan landasan hukum kebudayaan dalam proses pendidikan tidak kami sajikan karena menurut kami berbicara tentang landasan hukum kebudayaan nasional dalam pendidikan nasional berarti berbicara tentang landasan hukum penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Terkait dengan landasan hukum penyelenggaraan pendidikan nasional telah disajikan oleh Kelompok I dalam mata kuliah Landasan Kependidikan. Dengan demikian kelompok kami tidak lagi menyajikan hal tersebut.

Pertanyaan: pengertian tradisi menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu tata cara/pola hidup. Mengapa kelompok mengatakan bahwa pengertian tradisi lisan adalah bagian dari sastra yang telah lama hidup dalam tradisi suatu masyarakat yang belum/telah mengenal tulisan. Atau dalam pengertian lain, tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang memiliki nilai-nilai penting untuk disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara tidak tertulis maupun secara tertulis yang diujarkan?

Jawaban Kelompok: pengertian tradisi lisan yang kami sajikan berdasarkan referensi ilmiah yang tertanggung jawab. Apa pun pengertiannya, namun pada hakekatnya hendak menegaskan bahwa salah satu budaya nusantara yakni tradisi lisan yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Di dalam tradisi lisan terkandung nilai-nilai penting yang hendak disampaikan kepada generasi selanjutnya.

5. Ibu Rina

Pertanyaan: Bagaimana pandangan kebudayaan menanggapi konflik horizontal antara negri Haria dan negriPorto?

Jawaban Kelompok: salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi konflik negri Haria dan negri Porto yaitu pendekatan kebudayaan. Dalam hal ini tokoh-tokoh adat diberdayakan untuk mendengungkan nilai-nilai budaya yang hendak menyatakan bahwa warga kedua negeri yang bertikai tersebut masih memiliki hubungan darah yang dekat. Oleh karena itu pertikaian hanyalah merupakan pemusnahan warga kedua negeri tersebut yang tidak membawa keuntungan bagi kedua warga. Di sinilah pendekatan kebudayaan memainkan perannya mendamaikan/mengatasi konflik tersebut.

6. Ibu Sarah

Pertanyaan: pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Dimanakah fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan nasional memainkan peran dalam meningkatkan apresiasi kebudayaan nasional?

Jawaban Kelompok: salah satu wadah pendidikan nasional yakni sekolah sebagai jalur lembaga pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jantung aktivitas sekolah sekolah yakni aktivitas belajar. Nah, dalam kontkes itulah maka dapat dilakukan upaya meningkatkan apresiasi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional dapat menjadi isi materi belajar, metode belajar dan media belajar. Dalam hal ini, kelompok menonjolkan aktivitas pokok dari keseluruhan dinamika sekolah. Selain itu eluruh dinamika sekolah juga dapat didesain untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan nasional oleh seluruh komponen sekolah. Di sinilah letak fungsi sekolah meningkatkan apresiasi kebudayaan nasional.

7. Bapak Cristiaan

Penegasan: pendidikan karakter di lingkup sekolah dapat menghidupkan budaya.

Jawabanyang/tanggapan Kelompok: dalam pendidikan karakter terkandung upaya menghidupkan nilai-nilai dalam diri siswa. Misalnya nilai kejujuran, kedisplinan, kerendahan hati. Nilai-nilai tersebut juga yang ditonjolkan dalam kebudayaan. Maka memang benar bahwa melalui pendidikan karakter dapat menghidupkan kebudayaan.

Pertanyaan: Apakah ada tradisi tulisan?

Otomatis ada, bila ada tradisi lisan maka pasti ada pula tradisi tulisan. Namun menurut munculnya, tradisi lisan lebih dahulu muncul dari tradisi tulisan. Tradisi tulisan hadir untuk melestarikan nilai-nilai/pesan/pola hidup yang dihidupi oleh masyarakat tertentu untuk diteruskan kepada genarasi berikutnya.

Termin II: Masukan

1. Ibu Agustina

· Memberikan apresiasi terhadap hasil kelompok.

· Sehubungan dengan budaya maka baiklah budaya dari keluarga perlu diperhatikan oleh sekolah, sehingga sekolah dapat menghiudpkan budaya keluarga di sekolah.

· Budaya lokal seperti tradisi lisan perlu dilestarikan

2. Bapak Hasan

· Baiklah dimasukan dalam makalah tentang bahasa daerah karena bahasa daerah sebagai budaya

· Baiklah tidak hanya menyajikan tradisi lisan dalam bentuk cerita dan lagu maluku saja tetapi juga dalam bentuk yang lainnya juga yakni pidato, pantun , puisi , teka-teki, peribahasa , biografi , balada

3. Simon

· Ada perbedaan antara budaya lisan dengan bahasa lisan atau tradisi tulisan dengan budaya tulisan. Di dalam tradisi lisan terkandung bahasa lisan dan bahasa tulisan

· Pendekatan budaya telah digunakan dalam mengatasi pertikaian antara negri Porto dan negri Haria yang sebenarnya mendapat hasil yang positif, namun intervensi politik terlalu dominan sehingga upaya yang dibuat menjadi sulit untuk memperoleh hasil yang positif.

4. Bapak Cris

· Memberikan apresiasi kepada hasil kelompok

· Pendidikan nasional berakar pada budaya

· Dalam bertutur budaya terkandung upaya penggalian budaya

5. Alfons

· Perlu kehati-hatian dalam menggunakan tradisi lisan karena selain ada keunggulannya tetapi juga ada kelemhannya yang tidak disajikan oleh kelompok

6. John

· Pelestarian budaya melalui penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Tradisi lisan ini juga menyangkut adat dan norma . Disetiap daerah punya adat / norma yang dikenal sebagai Hukum adat . Hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Adat atau norma adalah Hukum yang tidak tertulis tetapi sudah diikuti dan dilakukan selama masyarakat itu mendiami suatu tempat .dan nilai nilai /norma ini turun temurun dan sudah berakar budaya dalam kehidupan suatu masyarakat . Nilai nilai moral etika cara berbusana, tata krama berbicara , bertamu , makan , bergaul ini juga bagian dari tradisi lisan yang mengandung nilai etika moral.

2. Pendidikan dapat meningkatkan Budaya Nusantara bukan hanya terfokus pada kekayaan alam dan kekayaan khasanah budaya ( seni dan tarian ) . tetapi perlikau sikap budaya orang Maluku khususnya harus benar benar terpatri .. jangan mengambil Budaya orang belanda menjadi budaya orang Maluku bukan karena Maluku pernah didiami oleh Bangsa ini lalu karakter AMTENAR jadi budaya kita apa ia budaya orang Maluku adalah budaya Tuan besar sehingga pekerjaan –pekerjaan rendahan itu tidak bisa dilakukan oleh anak anak maluku contoh angkat sampah, bersihkan Toilet, bersihkan selokan haruskah kita menyuruh orang luar tau orng lain untuk melakukan hal ini untuk negeri kita bukankah budaya kalesang itu sudah jadi tradisi orang tua tua kita ? ataukah budaya masohi , gotong royong, itu yang jangan hilang dan harus dibudayakan disekolah.

3. Pelestarian terhadap nilai –nilai yang dipandang penting ?

Adakah sebuah Nilai yang dipandang tidak penting terkait dengan apresiasi budaya dalam pendidikan .

Nilai – nilai Budaya spiritual yang telah dibentuk dan sudah berlaku disuatu mamsyakat yang dianggap sebagai nilai nilai atau nomra, etika maka nilai itu harus diajarkan . Nilai –nilai kebudayaan yang masih kuat dipertahankan oleh sebagian masyarakat di negera ini karena begitu kuatnya kultur individualnya . kebudayaan juga perlu disesuaikan dengan peradaban zaman ,, ingat disesuaikan bukan diganti mengikuti peradanan zaman . jangan karena modernisasi lalu nilai pela gandong , nilai kebersamaan seperti masohi, makan patita , sagu sa lempeng pata dua , hilang karena sifat konsumersme dan individualism yang mendominasi .

4. Fenomena desintegrasi bangsa .

Fenomena desintegrasi Bangsa yang sering mencuat dibeberapa propinsi ,dengan aksi separatisme bukannya tidak beralasan . gerakan gerakan ini justru muncul akbiat sebuah ketidak puasan .. Karena itu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya memang benar benar harus pemerataan … Nilai keadilan, kemakmuran ,kesejahteraan yang dimanatkan UUD 1945 harus benar terimplemntasi .. sebab terkesan daerah yang kekayaan SDA luar biasa tetapi rakyatnya menjadi miskin karena kebodohan , karena begitu kental kebudayaan daerah mereka bahwa yang mereka berpikir semua orang akan berbuat baik untuk negeri mereka ternyata pendangan Budaya mereka itu di pakai sebagai senjata kelemahan untuk eksploitasi SDA mereka yang sangat luar biasa , terjadilah kasus OPM itu . jadi semua tindakan yang menjurus ke desintegrasi bangsa selalu ada factor pemicu .

5. Upaya pemerintah membendung Budaya luar yang melemahkan Budaya nasional.

Upaya apapun yang mau dilakukan terpulang pada Pendidikan kita. Nilai Budaya itu sudah berakar dalam keluarga kemudian berpindah ke sekolah dan masyarakat kalau jalur ini dijaga oleh masing –masing maka apapun nilai Budaya yang masuk tidak akan merubah pola hidup, pola sikap , pola tutur anak anak bangsa. Karena itu sekarang pemerintah mau kembalikan penilaian karakter bangsa kembali ke bilik penddikan disekolah -sekolah .pendidikan berbasis Budaya karakter bangsa, pendidikan berbasis Budaya orang basudara . tinggal bagaimana implementasinya saja di lapangan .

6. Jawaban sudah jelas karena bersifat teoritik .

7. Hubungan manusia itu ada 2 hubungan vertical dengan Yang maha Kuasa dan hubungan Horizontal dengan sesama manusia siapapun dia dan alam ciptaan Tuhan . Hubungan secara vertical maupun horizontal prinsip harus baik . kalau secara vertical dengan sang pencipta itu baik harusnya hubungan vertical dengan sesama dan alam semesta dalam lingkungan juga baik. Dan Hubungan vertical dan horizontal yang didukung dengan kekuatan Budaya , norma –norma atau adat istiadat setempat yang justru merupakan suatu kekuatan untuk negeri tersebut . modernisasi dan globaliasi berdampak buruk terhadap kuatnya hubungan vertical horizontal dimaksud . dan kondisi ini tidak boleh terjadi . harusnya Kebudayaan menjadi perekat agar hubungan horisonyal dan vertical itu baik .

KELOMPOK XI

Judul : Pendidikan, Kurikulum, Sistem evaluasi dan Tenaga Pendidik

1. Kurikulum, Sistim Evaluasi dan Tenaga Pendidik

2. Pengembangan Kurikulum sebagai tindak lanjut Perencanaan Kurikulum

3. Ujian Nasional dan Masukan Untuk Pemerintah

Penyusun : 1. Pieter Alfons

2. Sarah Sangadji

Tanggal pelaksanaan : 5 April 2012

Pertanyaan

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Veronika Janfarmasse dan Hasan Nunlehu	Kenapa sampai Kurikulum 1947 s.d Kurikulum 1984 perubahannya karena perubahan politik sedangkan Kurikulum 1994 s.d Kurikulum 2006 perubahannya disebabkan karena perkembangan Globalisasi, reformasi, dan Desentralisasi

Jawaban kelompok

Kurikulum 1947 dan kurikulum 1950-an disusun pada saat bangsa Indonesia baru memerdekakan diri dari bangsa penjajah.

Kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL – USDEK,

Kurikulum 1975 digunakan untuk memasukan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila,

Kurikulum 1984 digunakan untuk memasukan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa(PSPB ).

Tergambar dengan jelas bahwa kurikulum yang diberlakukan terjadi perubahan karena perubahan politik .Anak didik harus dipersiapkan untuk bisa memahami arti kemerdekaan, bagaimana jiwa kepratiotisme yang ditunjukan oleh para pahlawan dapat dijiwai oleh anak – anak didik

Hampir tidak ada seorangpun yang dapat mengelakan diri dari kenyataan bahwa Indonesia di millennium ke-tiga ini berada dalam era GLOBALISAI, yang maknanya adalah berlakunya berbagai ukuran dan aturan internasional dalam segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, social budaya,Iptek,komunikasi, transportasi bahkan kehidupan keagamaan.

Pasca Reformasi di Indonesia, telah memperkuat tumbuhnya nilai – nilai kebebasan dan keterbukaan.Tumbuhnya nilai – nilai tersebut diiukuti pula oleh makin berkembangnya individualisme, kapitalisme, materialism, dan pragmatism. Kondisi inilah yang telah memperlemah budaya kesantunan,kebersamaan, kekeluargaan, toleransi, dan gotong royong. Ujung – ujungnya pergeseran budaya tersebut telah mengasingkan masyarakat dari nilai – nilai keimanan dan akhlah mulia.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah dalam rangka menata kehidupan bangsa kearah yang lebih baik agar sejajar dengan bangsa – bangsa lain. Sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah, berbagai perubahanpun terjadi. Berbagai kewenangan yang dahulu dimiliki Pemerintah Pusat kini bergeser ke daerah termasuk berbagai kewenangan dalam bidang pendidikan.

Ke- tiga hal mendasar di atas yang membuat terjadinya perubahan kurikulum mulai dari kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK) dan kurikulum 2006 (KTSP)

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

Jawaban sudah cukup mendetail sesuai dengan yang dipelajari

KELOMPOK XII

Judul : PERANAN PERGURUAN TINGGI DAN MASALAH AKREDITAS

Penyusun :1 Selvie Pattipeilohy

2. Simon Sahusilawane

Tanggal pelaksanaan : 26 April 2012

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Jonathan Manuputty	1. Ada Perguruan Tinggi yang tidak berkualitas tapi dipaksakan ? 2. Lembaga pendidikan setelah selesai Akreditas tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pembina bagaimana hal ini harus di lihat 3. Pada saat Akreditasi ada yang dilakukan tidak objektif karena berdasarkan hubungan Emosional/pertemanan
2	Marsianus Reresi	1. Judul diperkirakan akan berbicara Akreditas Perguruan Tinggi tapi kenyataannya Akreditas sekolah 2. Masalah2 yang akan dipaparkan tetapi pokok2 yg disampaikan 3. Terkadang Akreditas PT dijadikan sebgai momok,saat supervisi ada manipulasi data sehingga jalan tidak baik
3	Christian Uktolseja	1. Peran PT untuk AK hnya kesekoh tetapi untuk PT hanya oleh BNSP 2. Belum diangkat masalah AK yang disampaikan hanya pokok2 pikiran saja
4	Sarah Sangadji	Seni budaya dan TIK manjadi masalah di SD karena tidak ada SDM..bagaimana peran PT terhadap masalah ini ?Khususnya menyangkut struktur kurikulum.
5	Johana Uneberua	Jika guru yg mengajar tdk sesuai dengan kompetensi akan mempengaruhi AK sekolah

TANGGAPAN KELOMPOK

Perguruan tinggi yang tiadk berkualitas dan terkesan hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, apalagi dari segi keabsahannya tidak diakui sesuai dengan prosedur perundang-udangan yang berlaku, begitu juga dengan perguruan tinggi / akademi yang walaupun memiliki izin namun tidak menunjukan kualitas baik dalam proses manajemen, mutu lulusannya, maupun tidak diakreditasi maka tidak perlu untuk dibiarkan karena akan memiliki dampak yang negetif terhadap permasalahan pendidikan secara menyeluruh.

Pada saat melakukan akriditad, seorang assesor harus benar-benar melakukan pekerjaan secara objektif dan kritis, hubungan emosional atau pertemanan harus dikesampingkan dan kedepankan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara yang di emban.

Sesuai dengan materi yang diusung oleh kelompong yaitu memaparkan materi tentang akreditas sekolah dan pokok pokok pikirannya, tidak dibuka ruang untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi pada saat melakukan akreditas.

Akreditas yang dilkukan bukanlah sebuah momok yang menakutkan, tetapi merupakan sebuah evaluasi kinerja sekolah/perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dalam upaya proses peningkatan mutu organisasi itu, sekaligus sebagai acuan untuk menetapkan program selanjutnya.

Dalam peningkatan mutu pendidikan maka salah satu faktor penting juga adalah kompetensi yang dimiliki oleh guru, oleh sebab itu baiknya seorang guru yang mengajar harus benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

Untuk permasalahan kekurangan guru seni budaya dan IT yang di hadapi oleh beberapa sekolah dasar maka, hal ini dapat diatasi melalui kerjasama dengan Komite sekolah sebagai sebuah lembaga independen yang akan membantu proses pembelajaran dan penyediaan finansial melalui partisipasi masyarakat dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan. Jika persoalan ini tidak bisa teratasi maka persoalan kekurangan tenaga tersebut disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi baik pada tingkat kota maupun propinsi. Sementara untuk perguruan tinggi sebagai salah LPTK yang menyediakan sumber daya tenaga pendidik maka dirasakan perlu untuk mendirikan sebuah program keahlian untuk menjawab persoalan ini, tetapi menyangkut pendirian sebuah program keahlian harus sesuai dengan kriteria ataupun hasil akreditas yang diperoleh.

Akreditas yang dilakukan selama ini memang prinsipnya adalah sekolah hanya menerima hasil dari akreditas yang dilakukan tetapi tidak menyampaikan kelemahan-kelemahan yang dijumpai ataupun kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dalam memanejemen organisasinya.

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Perguruan Tinggi yng tidak berkualitas tetapi dipaksakan .

Ø Berdirinya sebuah perguruan Tinggi ini tidak semudah membalik telapak tangan . tetapi jika sebuah perguruan tinggi itu ada tentunya telah melalui suatu proses. Pertanyaannya adalah proses seprti apakah yang telah dilalui perguruan –perguruan tinggi tersebut. Apakah proses yang sesuai dengan propsedur berdirinya sebuah perguruan tinggi ataukah tidak .

Ø Sekarang ini penddikan dikomersilakn termasuk perguruan tinggi . kalau pendidir perguruaan tinggi itu benar benar memahami mutu sebuah pendidikan PT tentunya pendirian PT tidak berorientasi pada bisnis , yang menjamur justru berorientasi pada bisnis. Menjadi tantangan bagi masyakat pengguna PT harus selektif kalau ILMU itu dapat dibeli dengan uang mengapa berlelaah menuntuut ilmu di PT yang sekarang kita jalani , gelar kan bisa dibeli , tetapi bukan itu tujuan akhir .. disamping prestise taapi kualitas dan pertanggungjawaban moral kepada public itu aang penting .

Ø Direktorat pendidikan Tinggi justru harus punya tanggung jawab moral melihat keberadaan PT yang dipaksakan .. disatu sisi dengan bertambah banyak jumlah perguruan Tinggi yang bermutu justru menjdikan pendidikan semakin berkualitas tetapi adanya PT karena bisnis inilah yang jadi persoalan. Lebih baik satu PT berkualitas daripada banyak PT menimbulkan malapetaka.

2. Setelah melakukan Akreditasi disebuah lembaga pendidikan tidak diikuti dengan pengawasan .

Ø Mutu pendidikan tidak semata mata diukur dengan sebuah nilai akreditasi yang nota bene tidak objektif dalam penilaian karena factor tertentu atau faktir X. Seharusnya Badan akreditasi nasional punya program yang terencana bukan semata hanya pada penilaian . harusnya ada kerjasama antara BAN dengan pihak pihak terkait disetiap wilayah . yang didalamnya melibatkan banyak pihak ada sebagai asesor tapi ada juga sebagai supervisor . Ada dilemma dilapangan yang ditemui bahwa yang di Akreditasi A tetapi ketika di Supervisi Nilai akreditasi A tidak dapat dibuktikan .. kondisi seperti ini siapa yang akan dikambinghitamkan . sehingga sekolah sekolah yang belum mendapat nilai akreditasi yang sesuai tidak didorong untuk meningkatkan nilai akreditasinya sehingga dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan mutu pendidikan .

3. Penilaian akreditasi yang tidak objektif karena hubungan emosional pertemanan .

(a) Diera tranformasi globalisasi dan modernisasi yang semakin memicu ini masih ada konsep bahwa kualitas diukur dari pertemanan maka kita bukannya melangkah maju tetapi berdiam ditempat . karena Kualitas SDM pelaku atau dalam hal Asesor adalah benar –benar yang professional dalam bidangnya . kendala bagi kita bahwa terkadang professional kita , kita lupakan karena hubungan emosional Solusinya terpulang pada tanggung jawab moral asesor Badan akreditasi di daerah masing –masing . bahwa akreditasi sekolah harus mengikuti prinsip –prinsip akreditasi anatara lain Objektif , efetif, komprehensif , kemandirian dan kemandatorian .

4. Akreditasi perguruan Tinggi tetapi pelaksanaan akreditasi sekolah .

Pelaksanaan akreditasi baik di perguruan Tinggi maupun sekolah pada dasarnya mengacu pada tujuan akreditasi, prinsip akreditasi , karkateristik kreditasi, cakupan akreditasi , prosedur dan pelaksaan akreditasi . Karena itu akreditasi sebuah perguruan Tinggi akan berbeda dari akreditasi sebuah sekolah dilahat dari aspek aspek yang dikeumakan tadi . karena itu kalau perguruan Tinggi yang belum memenuhi aspek aspek akreditasi tadi jangan dipaksakan untuk memenuhi standar keyalayakan . Diberikan nilai akreditasi sesuai hasil penilaian jauh lebih untuk untuk memacu perbaikan daripada diberi nilai standar dengan jaminan akan ditingkatkan .

5. Masalah –masalah yang dipaparkan tetapi pokok-pokok yang disampaikan ?

Pertanyaannya kurang jelas tidak dapat tangkap maksudnya .. masalah masalah yang dipaparkan ini masalah apa , kemudian pokok –pokok yang disampikan pokok apa ?

6. Akreditasi sekolah ada peran PT , sedangkan untuk akreditasi PT ada peran BSNP .

Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional ..( BAN ) , didaerah ada Badan akreditasi daerah yang dibentuk atas dasar persetujuan BAN yang keanggotaan di tentukan oleh daerah masing-masing dalam hal ini diserahkan kepada perguruan tinggi setempat. BNSP bukan saja untuk sekolah tetapi semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai PT . karena yang dinilai adalah apakah suatu lembaga telah atau sudah atau hamper memenuhi standar Nasional Pendidikan sesuai amanat PP No 19/2005.

7. Peran perguruan Tinggi terhadap ketidakadaan Guru seni Budaya dan TIK diskolah dasar. Terutama struktur kurikulum PT .

Sudah saatnya PT membenahi diri dan mengikuti tuntutan pengembangan kurikulum . kalau pembelajaran sekarang ini diarahkan untuk berbasi TIK dan pengembanagan pendidikan seni dikembangkan di sekolah –sekolah sebagai upaya pengalian keunggulan local daerah setempat yang dimulai dari pendidikan dasar maka sudah saatnya kita memasuki era baru . Dilaksanakan semacam lokakarya pembenahan kurikulum PT dalam fakultas yang memiiliki program studi terkait untuk ini sehingga silabus kuliah di FKIP misalnya perlu dimasukan jurusan seni dan TIK. Ini memang tiak mudah karena harus ada lokakarya pengkajian kembali kurikulum PT yang bertanggung jawab pada hasil lulusan sebagai seorang Guru dalam hal ini FKIP.

Memang disadarai bahwa TIK bukanlah mata pelajaran wajib pada SD , TIK dapat dimasukan sebagai muatan local atau mata pelajaran ketrampilan sehingga tenaga pengajar tidak selamanya yang bersifat definitf tetapi bisa saja berasal dari tenaga honorer yang kompeten dibidang TIK.

8. Guru yang mismatch akan mempengaruhi akreditasi sekolah .

Didalam indicator –indikator penilaian sebuah akreditasi sekolah ada unsur penilaian kualifikasi akademik guru . berdampak terhadap penilaian Akreditasi tergantung seberapa banyak guru yang mismatch disekolah tersebut . kalau ada 60 guru 60 % mismatch itu artinya sangat berpengaruh karena ada sekian banayk guru yang tidak berkelayakan yang mengajar bukan pada bidang keahliaannya , mutu akan sangat diragukan . Tetapi kalau dari 60 guru hanya ada 1 orang dan tidak berpengaruh secara signifikan tidak akan berpengaruh sebab masih ada indicator lain dalam akreditasi yang diukur. Karena itu diharapkan disekolah tidak ada lagi guru yang mismatch krena itu pemerataan guru harus benar –benar dilakukan secara proporsional.

KELOMPOK XIII

Judul : OTONOMI DAERAH, PERAN SWASTA, DAN PENDIDIKAN

Penyusun :1 Yenny Lumamuly

2. Susan Letelay

Tanggal pelaksanaan : 26 April 2012

NO	PENANYA	PERTANYAAN
1	Johana Uniberua	Apakah yang menjadipenyebabsehinggaterhalangnyakerjasamaantaraswastadanpendidikan?
2	Hasan Nunlehu	1.Berikan contohurusanpendidikan yang menjadiurusanpemerintahpusat 2.BerikanPenjelasanmengenaikelebihandanKekurangandaripelaksanaanotonomidaerah
3	Simon Sahusilawane	Apa yang menyebabkansehinggapemerintahdaerahtidakmengembangkanperanswastadalampendidikankhususnya di SMK?
4	Diana Sabono	Apaalasannyasehinggajumlah jam pelajaranPendidikanKewarganegaraanSekolahDasardaritahunketahunhanyadua jam pelajaran.
5	Abner Metekohy	Jelaskanpengertianpenyelenggaraanpendidikandemokratissecarasistematik

Jawaban Kelompok

1. Pendidikan Nasional yang sudahkitaalamipadawaktulaludimanapendidikantelahmenjadiurusanbirokrasiyaknimasyarakatkitakhususnyaswastatidakdiikutsertadalam proses pendidikantersebut.Denganadanyaotonomilembagapendidikanmakatidakmengurangipartisipasimasyarakatkhususnyaswasta di dalampenyelenggaraanpendidikantersebut.Selainitukurangdibangunnyakomunikasi, keterbukaan, pihaksekolahterhadaphal-hal yang di rencanakanolehsekolah.

2. Misalnyapenetapananggarankhususuntuksekolahyaitupemberiandanauntukmembangunruangkelasbaru, penetapannilaikelulusandan lain-lain.

Kelebihandiselengarakannyaotonomidaerahkhususnyaotonomilembagapendidikanbahwalembagapendidikantersebutterlepasdarikukunganbiriokrasidanmenjadi, suatulembagaprofesinal yang menjalankanwewenangnyasertabertanggungjawab yang jelas.

Kelemahanseringkalpelakubirokrasi yang ada di daerahmenyimpangdariaturan yang adakarenamerekamerasabhwamerekatidakdiintervensilangsungdaripemerintahpusatsehinggamerekadapatmelakukanhal-hal yang negative sepertikorupsi ,kolusidannepotisme.

3. Sebenarnyaperan serta itu ada, namunterkadangmasihkurang, dankurangnya k

Keterbukaankorordinasi

Karenaurusancampurtanganswasta di SMK adalahmenjadiurusansekolahitusendirisesuaidenganbidangkompetensi yang ada di sekolahtersebut. Yang berperanadalahkepalasekolahdanstafnyamengadakanpendekatan,promosisekolahkepadaparapengusahaswasta agar dapatbekerjasamadengan SMK yang merekapimpin.

4. Hal tersebutditetapkansesuaidengan KURIKULUM TINGKAT NASIONAL yang ditetapkanolehpemerintahpusat. Walaupunsedikitjumlah jam pelajarantersebutnamundapatmenolongsiswauntukmengembangkannilai-nilai moral di sekolahdanmasyarakat. Pemerintah menetapkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga di PrguruanTinggi.

5. Pendidikan demokratis dilakukan secara sistematis, maksudnya mulai dari dalam keluarga. Dimana dalam pengambilan keputusan harus lewat musyawara, bukanya ayah sebagai kepala rumahtangga yang memutuskan sendiri tapi harus ada musyawarah untuk memutuskan. Setelah dari keluarga, anak itu ada di masyarakat .

TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty

1. Terhalangnya kerjasama antara swasta dan pendidikan disebabkan karena beberapa factor antara lain kurang keterbukaan dan kerjsama yang baik antara swasta dan dunia pendidikan . Disadari sungguh bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah , masyarakat, orang tua , dunia usaha maupun dunia industry . Disatu sisi dengan otonomisasi pendidikan terbukalah ruang seluas luasnya kepada pendidikan dalam hal ini sekolah untuk dapat membangun mitra dengan siapa saja . kerjasama dapat dibangun jika kedua belah pihak sama sama membangun kerja sama dan keterbukaan . terkadang open management inilah yang belum terbangun didunia pendidikan sehingga untuk membangun kerja sama dengan pihak swasta terkadang mengalami kesulitan . Kerjasama ini bukan semata mata dilihat dari sector financial belaka tetapi kerja dilihat dari sisi pengembangan mutu baik sumber daya belajar maupun pembelajar .

2. a. Contoh urusan pendidikan yang menjadi urusan pemerintah pusat .

Ø Sesuai dengan amanat UU sisdikans No 20 / 2003 pasal 11 ayat 1 bahwa pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya wajib belajar 9 tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa biaya pengembangan pendidikan bermutu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat . walaupun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan sesuai dengan irama otonomisasi pendidikan , namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri pendidikan nasional yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1) . Dalam hal ini, pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2).

Ø Pemerintah pusat berkewajiban meningkatkan sarana pra sarana sekolah ( Fisik –non fisik ) seperti pembangunan gedung sekolah, laboratorium , media pembelajaran , program pemerataan guru , pemberian bantuan dana Khusus kepada guru daerah terpencil, pemberian dana sertifikasi, studi lanjut , dll

b. kelebihan dan kekurangan pelaksanaan otonomisasi daerah

KELEBIHAN

Ø Pelaksanaan Otonomi daerah memberi keluasaan kepada daerah masing –masing untuk menata pendidikan sesuai dengan potensi daerah masih –masing , agar terjadi pemerataan pembangunan di semua daerah di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kemajuan di bidang pendidikan.

Ø Otonomi daerah di bidang pendidikan dapat memicu peningkatan kualitas pendidikan karena setiap daerah diberi tanggung jawab untuk pengembangan pendidikan didaerah masing –masing

Ø Dengan otonomisasi daerah , tidak ada lagi perbedaan mutu pendidikan Jawa-luar Jawa dan kota-desa.

Ø Otonomisasi daerah memberi sebuah tanggung jawab dan kewenangan kepada Bupati/ walikota Untuk menata pendidikan diwilayah masing –masing sesuai dengan tujuan dan arah pengembangan daerah masing –masing sehingga program bidang pendidikan yang direncakan dapat tepat sasaran .

Ø Otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan

KEKURANGAN

Ø Disatu sisi bahwa tidak ada sebuah pengambilan keputusan untuk suatu inovasi termasuk keputusan otonomisasi daerah ini yang tidak memiiliki kekurangan , tetapi seberapa besar kekurangan itu , itu bukanlah sebuah kemunduran atau kerugian . tetapi Justru jika terdapat kekurangan akibat pelaksanaan otonomisasi daerah ini itu adalah sebuah tantantgan , sebuah peluang untuk mencapai harapan harapan besar dari kemajuan mutu pendidikan itu sendiri .

Ø Dengan otonomisasi daerah sekolah diberi kewenagan untuk menysusun Kurikulum sekolah yaitu Kurikulum Tingkat satuan pendidikan . artinya sekolah diberi kewenangan untuk menata struktur kurikulum sekolah sesuai dengan kondisi internal dan eksternal setiap sekolah . dan implikasi dari kewenangan ini memberi sebuah tugas baru kepada sekolah untuk mendisain kurikulum sekolah dan karena itu gurupun dituntut untuk meningkatkan profesionalisme di bidangnya masing –masing . dan untuk maksud ini diperlukan SDM yang handal . Untuk menjawab tantangan ini maka diadakannya Workshop, IHT, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri ..

3. Apa yang menyebabkan sehingga pemerintah daerah tidak mengembangkan peran swasta dalam dunia pendidikan khususnya di SMK .

Untuk pertanyaan ini tidak demikian , sebab justru pihak swasta sangta berperan penting dalam menunjang pendidikan di sebuah sekolah kejuruan . Apalah artinya sebuah sekolah kejuruan kalau tidak ada kerja sama dengan Dunia usaha dan dunia Industri . Justru kemajuan SMK terletak juga pada bagiamana membangun mitra dengan pihak swasta. Sebetulnya bukan tidak mengembangkan tetapi belum membuka ruang untuk menarik pihak swasta sebagi mitra kerja untuk membangun kemjuan sebuah lembaga kejuruan . kalau pertanyaan diatas dipandang dari sisi negative tentunya ada unusr muatan kepentingan lain , tetapi untuk sebuah kemajuan justru selama ini swasta sngat bermitra dengan pendidikan SMK.

4. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dasar dari tahun ke tahun memiliki jumlah jam tatap muka 2 jam dilihat dari beberapa sisi :

1. Sesuai dengan lampiran permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi bahwa struktur kurikulum pendidikan dasar pada muatan mata pelajaran Kwn yang merupakan kelompok mata pelajaran budi pekerti dan ahklak mulia diberi 2 jam tatap muka , karena nilai nilai budi pekerti dan ahklak mulia tidak semata mata dinilai melalui mata pelajaran Kwn tetapi justru dinilai oleh semua guru mata pelajaran di Sekolah dasar karena itu di lembar hasil belajar siswa sudah diberi point tersendiri tentang penilaian akhlak mulia dan budi pekerti .

2. Pendidikan KWn disekolah dasar diajarkan dari jenjang atau kelas 1 samapai dengan kelas VI itu artinya nilai – nila pembinaan budi pekerti dan ahklak mulai tidak bersifat statis tetapi secara bertahap dan kontinyu diberikan kepada anak .

3. Bahwa penilaian Kwn tidak didasari semata mata pada penilaian kginitif belaka tetapi juga pada ranah afektif yang meliputi sikap, minat, moral , nilai dan konsep diri . Apalagi dengan terintegrasinya Nilai Nilai karakter Budaya bangsa sungguh sangat amat member nuansa baru dalam penilaian sikap siswa.

5. Pengertian penyelenggaraan pendidikan demokratis secara sistematik

Pendidikan demokratis yang sistematis dimaksudkan adalah basis pendidikan adalah keluarga . Didalam kelaurga lah nilai moral , etika , spiritual dibentuk dan kemudian dari dalam kelurga anak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan akhirnya masuk lembaga formal pendidikan Nilai nilai moral etika , spritual dia peroleh dari pembinaan karakter dalam keluarga , masyarakat dan sekolah. Nilai kerjassama, musyawarah , gotong royong, nilai kejujuran , dll berkembang dari dalam kelurga , masyarakat dan sekolah . Itulah sebabnya pendidikan bukan hanya tugas sekolah semata mata tetapi tanggunga jawab bersama .

ARIKA PANGGAYO

Rabu, 16 Mei 2012

TUGAS AKHIR LANDASAN KEPENDIDIKAN

Ahmad Dahlan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mengenai Saya