TUGAS AKHIR
Nama
Mata Kuliah : LANDASAN KEPENDIDIKAN
Dosen : Prof. Dr. Rudy Kempa, M.Pd.
Program
Kerja Sama : Pasca Sarjana UKI – UNPATI
KELOMPOK
I:
Judul :Faktor Penyelenggara Sisdiknas
1. Landasan Historis
2. Landasan Hukum
3. Landasan Filsafat
4. Landasan Sosial Budaya
5. Landasan Ekonomi
6. Landasan IPTEK
Penyusun :1.
Ny. A. Patty, S.Pd
2.
Abnier Metekohy, S.Pd
Tanggal pelaksanaan : 01 Maret 2012
Pertanyaan
yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :
Marsianus Reresi : Merelefansi setiap landasan dng situasi
sekarang yg terjadi apakah sungguh -
sungguh sesuai teori ataukah ada hal baru yg terjadi sesuai dinamika pendidikan (1)
Selvia Pattipeilohy : Pada
Landasan Iptek sdh harus dikembang pada
pendidikan SD, tapi pendidikan SD yg ada di Maluku belum memiliki IT ataupn ada
sekolah yang belem memiliki listrik terutama
di kecamatan dan desa oleh sebab
itu perlu ada solusi sehingga ada perubahan (2)
Cristian
Uktolseja :
Landasan ekonomi belum menyentuh, bagaimana dengan landasan ekonominya apalagi
ada kebijakan pemerintah dengan sekolah gratis. (3)
Beni Kainama : Harus
ada ulasan lebih dalam menyangkut landasan2 tersebut terutama kita sebagai pelaku pendidikan (4)
Hasan Nunlehu : Selain
landasan-landasan di atas perlu juga ada landasan Imtaq (5)
Simon Sahusilawane : Korelasi
antara landasan ekonomi dan sosial budaya dlm pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah
:sekaligus implementasinya di sekolah (6)
Selvie Pattipeilohy : Budaya
suatu daerah ada korelasi dengan income daerah itu.
Contoh adanya unit2 produksi di tingkat sekolah yang bisa di berdayakan
seperti Pengadaan warnet dan lain2, sementara untuk budayanya adalah muatan local
(7)
Jonh Manuputty : Landasan
itu merupakan awal berpijak, sehingga kita dapat mengambil2 kesimpulan,sehingga
kita bisa masuk kedalam era moderenisasi.
TANGGAPAN KELOMPOK:
Hasil
penjelasan dr klompoik memang tdk mendetail, karena kolompok hanya berpatokan
kpd referns, nanti , akan menjelaskan lbh detail lagi semua landasan2 ini.
Landasan
iptek : Blm semua skh di propinsi maluku blm memiliki It secara lengkap, terima
ksh kepada skh2 yang sdh menggunakan IT, silakan kembangkan. Bisa untuk belajar
IT baik untuk kepsek ataupun untuk guru2, semoga kedepan ada perhatian dari
pemda untuk masalah IT ini.
Bukan
saja IT tapi jg pengetahuan akan menjadi perhatian .
Masalah
Pendidikan gratis dimaksudkan agar
anak-anak indonesia khususnya dari keluarga miskin juga mempunyai kesempatan
yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Perkembangan
Ekonomi ada dalam bidang makro dan mikro sehingga bisa dikembangkan ekonomi
sekolah :
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1. Proseres Pendidikan sekarang berjalan
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang2 dan Tujuan dari Pendidikan itu
sendiri,namun disisi lain banyak daerah diindonesia yang belum mampu
mengembangkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan,semuanya diakibatkan
dengan tidak meratanya 8 Standar pendidikan yang ada sehingga terjadi ketidak
merataan penerapan pendidikan di Indonesia
2. Tidak
semua pendidikan dirasakan secara menyeluruh di Indonesia Apalagi
pendidikan yang ada di Maluku dalam penarapan IT,selain SDM yang belum merata
di Maluku juga dipengaruhi oleh Daya dukung masyarakat yang belum melihat
pendidikan sebagai bahagian dari hidup kedepan,lagi pula banyak sekolah di
Maluku yang belum di aliri listrik solusinya,bagaimana sekolah mensosalisasikan
program kepada masyarakat untuk membantu sekolah dalam mengatasi permasalahan
yang dihadapi oleh sekolah,dan pihak penyediaan SDM perlu dipikirkan bagaimana
membuka jurusan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut (IT)
3. Dalam dunia pendidikan faktor ekonomi
merupakan peran yang utama dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan, sebab
: Sarana dan prasarana, Proses Belajar Mengajar (PBM) dilaksanakan secara
intensif ,Motivasi dan kegairahan kerja meningkat,hal ini sangat mempengaruhi
dunia pendidikan,berbicara masalah sekolah gratis,kata gratis dalam pendidikan
saat ini mungkin disalah artikan,sekolah gratis dalam pengertian semua anak
bangsa bebas dalam menerima pendidikan (pengetahuan) tidak terkecuali,namun
bilasebab Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama anak mau dikembangkan sesuai dengan tuntutan
jaman maka perlu dibantu oleh Orang tua , masyarakat.
4. Sebagai Pendidik harus mengetahui
Landasan sistem pendidikan sehingga dalam melaksanakan Tugas dan tanggung jawab
lebih mengerti tentang peraturan yang harus dijalankan dan kewajiban yang harus
di penuhi sehingga tidak menyimpang dari atauran yang berlaku antara lain
LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN, LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN, LANDASAN FILSAFAT
PENDIDIDKAN, LANDASAN SOSIAL BUDAYA PENDIDIKAN, LANDASAN EKONOMI PENDIDIKAN,
ANDASAN ILMU PENGETAHUAN dan TEKNOLOGI PENDIDIKAN.
5. Landasan yang berbicara masalah Imtaq
dapat dipelajarai secara mendalam lewat landasan yang di sebutkan diatas,karena
selalu berhubungan dengan masyarakat,implementasinya yang terkadang tidak di
kedepankan dalam praktek setiap hari.
6. Berbicara masalah Landasan Sosial
budaya maka ditemukan konsep bahwan Keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan
dengan masyarakat sekitarnya, Materi pelajaran banyak dikaitkan dengan keadaan
masyarakat.dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai Penata sistem
pendidikan di sudah barang tentu selalu memikirkan kepentingan masyarakat,sebab
apa yang dihasilkan lewat Pendidikan semuanya untuk menjawab tuntutan
masyarakat.
7. Berbicara masalah budaya atau kearifan
local sebenarnya sangat dan dapat membantu income dari daerah
tersebut,pertanyaannya kenapa tidak bias dikembangkan dan di
berdayakan,jawabannya karena masyarakat belum memahami dan SDMnya belum mampu
untuk mengelola apa yang ada di sekitarnya sebagai sumber pendapatan bagi
dirinya sendiri,contoh banyak sekali sumber daya alam yang belum dapat di
manfaatkan,dunia pendidikan dalam menerapkan sistim pembelajaran muatan local
dengan baik,selain itu guru yang tersedia tidak ada.inilah yang dihadapi oleh
masyarakat pendidikan saat ini terutama masyarakat pinggiran kota.
KELOMPOK
II
Judul : Pendidikan dan Nasionalisme
1. Tantangan Pendidikan Nasional
2. Pemahaman Multikultural
3. Multikulturalisme
4. Pendidikan Toleransi sebagai
wahana rekonsiliasi social
Penyusun : 1.
Christian Oktolseja
2. Alberthina Haumahu
Tanggal
pelaksanaan : 01 Maret 2012
A.
Tantangan Pendidikan Nasional
Menurut Prof Dr Yahya Muhaimin,
sedikitnya ada tiga hal yang merupakan tantangan bagi pendidikan Indonesia di
masa depan. Pertama, arus globalisasi yang berlangsung sejak awal tahun 1990an
dan hingga kini masih terasa pengaruhnya. Kedua, sistem pendidikan yang masih
mencari kemantapan dan kestabilan. Ketiga, nilai-nilai budaya masyarakat
indonesia yang belum bisa mendudukan proses pembaharuan, seperti : ”jalan
pintas”, tidak disiplin, egosentris, patrimonialisme.
Perkembangan pendidikan secara
nasional di era reformasi, yang sering disebut-sebut oleh para pakar pendidikan
maupun oleh para birokrasi di bidang pendidikan sebagai sebuah harapan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dengan berbagai strategi
inovasi, ternyata sampai saat ini masih berwujud impian. Bahkan hampir bisa
dikatakan bahwa yang kita peroleh saat ini bukanlah kemajuan, melainkan “sebuah
kemunduran yang tak pernah terjadi selama bangsa ini berdiri”.
Kalimat tersebut mungkin sangat
radikal untuk diungkapkan, tapi inilah kenyataan yang terjadi di lapangan,
sebagai sebuah ungkapan dari seorang guru yang mengkhawatirkan perkembangan
pendidikan dewasa ini.
Tidak dapat dipungkiri, berbagai
strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) sampai pada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), merupakan sebuah inovasi kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa,
bahkan sangat berkaitan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yakni yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dilaksanakan berdasarkan
standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS.
Dalam penerapan KTSP, pelaksanaan
inovasi kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Inovasi secara sosiologis adalah
menciptakan sesuatu yang baru untuk menjawab tantangan yang muncul. Ini dikenal
dengan istilah discovery. Ada yang benar-benar baru sebagai ujicoba, seperti
memanfaatkan HP sebagai media belajar umapamanya, yang hingga kini belum ada
yang mencobanya, ini bisa disebut sebagai invatio
Membangun sektor pendidikan tidak
akan pernah selesai dan tuntas. Karena jika suatu bangsa selesai menangani satu
masalah pendidikan, akan tumbuh lagi masalah lain yang baru dalam peradaban
itu. Hal ini terjadi karena tuntutan jaman selalu berubah, sebagaimana juga
pernah digambarkan oleh John F Kennedy dalam sebuah metafora.
Proses pendidikan tidak hanya
sekadar mempersiapkan anak didik untuk mampu hidup dalam masyarakat kini,
tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang
yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya.
Kesulitan memprediksi karakteristik
masyarakat yang akan datang disebabkan oleh kenyataan bahwa di era global ini
perkembangan masyarakat tidak linier lagi. Perkembangan masyarakat penuh dengan
diskontinuitas. Oleh karena itu, keberhasilan kita di masa lalu belum tentu
memiliki validitas untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pendidikan masa
kini dan masa yang akan datang.
B. Pemahaman Multikultural
Pengertian
Multikulturalisme
Multikultural
berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata
dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari
fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia.
Dalam
konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu
ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah
dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan
sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme
menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai
multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang
mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan
hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan
minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu
produktivitas.
C. Multikulturalisme
Multikulturalisme
adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan
kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan
pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan
serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan
konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai
perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga
terdapat
kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.
Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah,
demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam
perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa,
keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan
publik,
HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
JOICE
HABBA
|
Faktor
apa yang menyebabkan primodialisme dan etnisniealisme itu tinggi dan bagaiman
solusi pemecahannya..
|
2
|
Masalah
masuknya politk praktis dalam pendidikan, memamang secara pratek tidak ada
tapi teori ada, bagaiman solusinya sehingga permasalahn itu bisa teratasi
|
|
3
|
Faktor
- faktor penyebab urbanisasi masyarakat
dari desa ke kota, dan bagaimana kaitannya dalam bidang pendidikan.
|
|
4
|
Dora
Wutlanit
|
Dari
guru yang ada sekarang ini kira – kira
25 % tdk bisa menjadi guru karena tidak bermutu.
|
JAWABAN KELOMPOK
Sekarang
ini sdh ada pendidikan karekter, semoga dengannya dapat merobah semua itu.
Contonya pemda kota Ambon membuat pendidikan orang basudara.
Sebagaima
kepala dinas, kita akan memberikan sosialisasi, bagaimana kehidupan toleransi
itu bisa jln dengan baik, sehingga tdk terjadi kesalahpahaman diantara
masyarakat.
Dengan
belajar kita siap untuk menhadapi apapun, dengan belajar kita dapat melakukan
apapun dan menajdi pembelajarab yang baik.
Jika
guru mengerti fungsi dan tugasnya sebagai seorang guru, maka akan menghasilkan
mutu siswa yang baik. Nasionalisme yang rendah, sebab sekarang ini guru2 tdk
lagi ingin bertgs di desa-desa
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1. Semua yang dilakukan selama ini sampai
disebut primodialisme dan etnisniealisme
karena banyak yang belum memahami arti dari Pendidikan toleransi adalah suatu
paham yang diberikan secara sadar dan bertujuan untuk dapat membangkitkan
semangat gotong royong, kekeluargaan, dan membangun sikap saling menghargai
serta saling menghormati di tengah
kemajemukan kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.
Dengan demikian pendidikan toleransi dapat digunakan
sebagai suatu wadah rekonsiliasi sosial yang akan dapat mengurai berbagai sekat
dan petak-petak perbedaan suku, agama ras ataupun kepentingan kelompok yang
melingkari. Sehingga kesadaran yang terbangun ini akan menjadi wadah
rekonsiliasi serta membangkitkan semangat gotong royong, kekeluargaan, saling
menghargai, saling menghormati dalam sendi-sendi sosial guna pengembangan dan
pembangunan bangsa Indonesia dari keterpurukan di pelbagai bidang. Artinya
kemampuan dari kita untuk bisa menerima apa adanya setiap perbedaan
yang terjadi sehingga melahirkan kehidupan yang damai dalam konteks berbangsa
dan bernegara dalam bingkai NKRI.
2.
Masalah yang dapat diasai adalah bagaimana
kita bekerja sesuai dengan Tupoksi kita sambil mengemnangkan
kreaktif,inovasi,dan selalu memberikan solusi yang terbaik pada masalah yang di
hadapai,sehingga kita tidak termakan oleh Politik praktis,tapi kita dilihat
sebagai mitra politik praktis tsb.dengan demikian kita dapat memainkan peranan
kita sebagai agen2 pembaharuan dalam dunia Pendidikan.
3.
penyebab urbanisasi masyarakat dari desa ke kota, karena banyak
masyarakat yang ingin perbaikan hidup kedepan,terutama anak2 mereka,untuk
bagaimana mendapatkan pendidikan yang layak demi mengubah nasib hidupnya dikemudian hari,karena mereka berfikir bahwa
pendidikan di kota lebih baik dari di Desa,sekarang bagaimana kita memacu
pendidikan dan memberikan sosalisasi kepada masyarakat SDM bahwa pendidikan di
mana saja bias tergantung dari perubahan piker masyarakat tsb.tapi bila kita
dapat meyakinkan dengan baik maka pasti masyarakat akan bisa memahaminya.
4.
Berbicara mutu dan tidaknya guru sangat
tergantung dari pribadi guru tersebut,tinggal bagaimana guru dapat
mempergunakan dan memahami serta mengerti fungsi dan Tugas dari Guru tersebut,
tugas kita yang mengerti tentang pendidikan bagaimana kita bias mengarahkan dan
membina teman2 agar dapat berbuat sesuatu untuk pendidikan dan harus ada
perubahan,kalau hal ini dapat kita lakukan berarti yang dikatakan tidak
bermutu,akan berubah menjadi bermutu.
KELOMPOK
III
Judul : Sekolah Berorientasi Multikultural
1.
Setiap
Anak adalah istimewa
2.
Pendekatan
Multi - Intelligences
3.
Active
Learning
4.
Semangat
Kemanusiaan dan dank e - Indonesiaan
Penyusun : 1.
Diana Sabono, S.Pd
2. Johana Uniberua, S.Pd
Tanggal
pelaksanaan : 05 Maret 2012
Sekolah Berorentasi Multikultural
Kurikulum
Sekolah Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Ketika
diadakan evaluasi pada buku teks sekolah, rancangan materi dan juga butir-butir
pada soal ujian nasional, ditemukan banyak indikasi yang mengarah pada
pentingnya pendidikan multikultural. Isi dari materi itu seringkali menunjukkan
adanya bias dalam etnis, agama, dan gender dari sisi penulis. Seperti,
seringkali kita mendapati bias agama dan etnis pada pemilihan nama dalam
teks dan ilustrasi, bias gender dalam hal gambaran peranan masing-masing
gender, dan bias perkotaan dan pedesaan dalam penggambaran kejadian,
tempat, dan organisasi.
Di
tahun 2004 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi di semua sekolah anak
usia dini, dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Evaluasi isi dari kurikulum
ini mengindikasikan bahwa porsi yang signifikan dari materi pengetahuan sosial
akan dicurahkan pada dasar multikultural masyarakat Indonesia. Pusat Kurikulum
(Puskur) menyatakan bahwa “pendidikan multikultural dan multilingual” menjadi
prinsip dalam pengembangan kurikulum ini.
Salah
satu kompetensi sosial yang diharapkan adalah “untuk menilai perbedaan
sosiobudaya dalam kehidupan sosial.” Dalam rancangan materi yang ada di sekolah
menengah atas, kata “multikultural” secara eksplisit disebutkan; siswa
diharapkan untuk “melakukan investigasi berkaitan dengan bentuk suatu
masyarakat multikultural, untuk menunjukkan hasil investigasi berkaitan dengan
bentuk suatu masyarakat multikultural, untuk menunjukkan sikap dan perilaku
yang diharapkan dari anggota suatu masyarakat multikultural.”
Pertanyaan
yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :
1. Veronika : saat
memebrikan ada siswa yg aktif dan tdk : bagaimana manfaat pembelajaran bagi
anak yg tdk aktif di kelas
2. Ibu Saija :1. solusi untuk anak yang
hiperaktif. Kesimuplan ke 4 intinya membangun etos sekolah kenyataannnya bnyk
anak yg saling mengejek yg satu dengan yg
bagaimana cara penangnannya.
3. Efi : apakah ada kendala dlm proses
PBM bila dikaitkan dengan sekolah berbasis multikultural dikaitkan dengan
keanekaragaman budaya 2. Yg ditampilkan
keanekaragan budaya yang besar daripada materinya, mohon penjelasan
4. Susan leletaly : a. apa yg menyebabkan
pendidikan monokultural di ganti dengan multicultural b. Dampat dari pendidikan multi
terhadap perkembanbgan eraglobalisasi.
5. Jhon Manuputy : perlu sekolah mengexpo
apa yang dibuat dan menjamin bahwa
pendidikan multikultural ini
bermanfaat.
6. Sara Sangadji : Tidak menampilkan sekolah yang multikultural
itu bagaimana
7. Heni lewerissa : Sama dengan susun tentang dampak : 2. Tolong jelaskan pendidikan multikultur
adalah pendidikan yang baru, mohon jelaskan..
Jawaban Kelompok:
Di materi ada dipaparkan strategi –
strategi dalam kegiatan belajar, ada 6
cara.
Kita harus melihat keragaman yg
ada lalu dikaitan dengan pendidikan
ramah anak, lalu dengan kultur yang berbeda kita bangun budaya yang baik untuk
anak saling menghargai
Jelas selalu ada kendala, dan
bagaimana kita saling memahami dalam budaya yang berbeda.
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1. Bila dalam proses pembelajaran tentunya
terjadi perbedaan anak dalam menerima pelajaran itu sangat wajar,ada yang cepat
ada juga yang lambat,ada yang aktif ada yang pasif,untuk membuat anak yang
tidak aktif menjadi aktif,adalah memebrikan perhatian secara kusus kepada anak
tersebut dengan demikian dia terpacu untuk belajar sehingga proses pembelajaran
menjadi baik.
2. Bila di kelas ditemukan anak yang hiperaktif maka kepada anak tersebut buatlah metode baru
memberikan materi-materi yang dapat membuat dia berpikir dan dia berkonsentrasi
untuk pelajaran yang dihadapai walaupun pelajarannya belum dia dapatkan seusia
dia.dengan jalan inilah dia dapat berkonstasi lagi,dan perlu pendekatan untuk
memperhatikan dia
3. Sebebarnya tidak ada masalah didalam
proses belajar mengaja bila dikaitkan dengan sekolah berbasis multikultural
dengan keanakaragaman budaya bila dalam proses pembelajaran kita mempergunakan
bahas Indonesia atau bahasa yang dipakai dapat dimengerti oleh semua peserta
didik,untuk mengatasi hal ini setiap pendidik harus belajar memahami budaya org
lain lagi,karena dalam proses pengangkatan pegawai negeri, berjanji siap
ditempatkan dimana saja di seluru Indonesia.
4. Berbicara mengenai pendidikan tidak
seharusnya milik satu suku atau golongan tapi milik bersama,kita bias bayangkan
kalau dalam kelas hanya ada satu kulter saja tentunya proses pendewasaan tidak
ada,lain halnya dengan multikulter,ini membuat siswa,bahkan pengajar sendiri
harus melihat bahwa dia bukan satu2nya tapi ada org lain yang dipakai untuk
perbandingan perubahan,baik dari penampilan maupun kemampuannya,apalagi zaman
sekarang siapa saja dan suku mana saja bias bersekolah di seluruh wilayah
Indonesia.yang jelas monokultural di ganti dengan multicultural ada manfaatnya
dan dampak dari pendidikan multi terhadap perkembanbgan eraglobalisasi sangat
besar manfaatnya
5. Tidak perlu di tanggapi karena saya
pribadi yang bertanya
6. Sran yang dimasukan kepada kelompok
untuk dibuat perbaikan untuk menampilkan sekolah yang multikultural itu
bagaimana
7. Jawaban pada penaya ke 7 sudah
dijelaskan pada penanya ke 4
KELOMPOK
IV
Judul : Tokoh – tokoh Pendidikan
a. Ki Wajar Dewantara
b. Mohamad Syafei
c. Kyi Haji Ahmad Dahlan
Penyusun : 1.
Dora Wutlanit
2. Erni Pessak
Tanggal
pelaksanaan : 05 Maret 2012
PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA TENTANG
PENDIDIKAN
Pada jaman kemajuan teknologi
sekarang ini, sebagian besar manusia dipengaruhi perilakunya oleh pesatnya
perkembangan dan kecanggihan teknologi (teknologi informasi). Banyak orang
terbuai dengan teknologi yang canggih, sehingga melupakan aspek-aspek lain
dalam kehidupannya, seperti pentingnya membangun relasi dengan orang lain,
perlunya melakukan aktivitas sosial di dalam masyarakat, pentingnya menghargai
sesama lebih daripada apa yang berhasil dibuatnya, dan lain-lain.
Seringkali teknologi yang dibuat manusia untuk membantu manusia tidak lagi dikuasai oleh manusia tetapi sebaliknya manusia yang terkuasai oleh kemajuan teknologi. Manusia tidak lagi bebas menumbuhkembangkan dirinya menjadi manusia seutuhnya dengan segala aspeknya. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari “to have” (apa saja materi yang dimilikinya) dan “to do” (apa saja yang telah berhasil/tidak berhasil dilakukannya) daripada keberadaan pribadi yang bersangkutan (“to be” atau “being”nya). Dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi, jauh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang (menurut Ki Hajar Dewantara menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif)). Singkatnya, “educate the head, the heart, and the hand !”
Di tengah-tengah maraknya globalisasi komunikasi dan teknologi, manusia makin bersikap individualis. Mereka “gandrung teknologi”, asyik dan terpesona dengan penemuan-penemuan/barang-barang baru dalam bidang iptek yang serba canggih, sehingga cenderung melupakan kesejahteraan dirinya sendiri sebagai pribadi manusia dan semakin melupakan aspek sosialitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran hendaknya diperbaiki sehingga memberi keseimbangan pada aspek individualitas ke aspek sosialitas atau kehidupan kebersamaan sebagai masyarakat manusia. Pendidikan dan pembelajaran hendaknya juga dikembalikan kepada aspek-aspek kemanusiaan yang perlu ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik.
Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi.
Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah:”Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya.
Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.
Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “educate the head, the heart, and the hand”.
Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.
Akhirnya kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggungjawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Semoga!
Seringkali teknologi yang dibuat manusia untuk membantu manusia tidak lagi dikuasai oleh manusia tetapi sebaliknya manusia yang terkuasai oleh kemajuan teknologi. Manusia tidak lagi bebas menumbuhkembangkan dirinya menjadi manusia seutuhnya dengan segala aspeknya. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari “to have” (apa saja materi yang dimilikinya) dan “to do” (apa saja yang telah berhasil/tidak berhasil dilakukannya) daripada keberadaan pribadi yang bersangkutan (“to be” atau “being”nya). Dalam pendidikan perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang pribadi, jauh lebih penting dan tentu tidak persis sama dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang telah dilakukannya. Sebab manusia tidak sekedar pemilik kekayaan dan juga menjalankan suatu fungsi tertentu. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang (menurut Ki Hajar Dewantara menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif)). Singkatnya, “educate the head, the heart, and the hand !”
Di tengah-tengah maraknya globalisasi komunikasi dan teknologi, manusia makin bersikap individualis. Mereka “gandrung teknologi”, asyik dan terpesona dengan penemuan-penemuan/barang-barang baru dalam bidang iptek yang serba canggih, sehingga cenderung melupakan kesejahteraan dirinya sendiri sebagai pribadi manusia dan semakin melupakan aspek sosialitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran hendaknya diperbaiki sehingga memberi keseimbangan pada aspek individualitas ke aspek sosialitas atau kehidupan kebersamaan sebagai masyarakat manusia. Pendidikan dan pembelajaran hendaknya juga dikembalikan kepada aspek-aspek kemanusiaan yang perlu ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik.
Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologiknya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi.
Dari titik pandang sosio-anthropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah:”Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya.
Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kyai Semar (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan.
Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri (hati) manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “educate the head, the heart, and the hand”.
Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator); dalam hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah; dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite sekolah, pihak terkait); segi administrasi sebagai guru; dan sikap profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain: keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung tinggi pekerjaan; menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini penting juga performance/penampilan seorang profesional: secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.
Akhirnya kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggungjawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Semoga!
MOHAMMAD
SYAFEI
Ø Moh.Syafei seorang yang berdarah
Minang dilahirkan di Kalimantan Barat di daerah Natan tahun 1895. Anak dari
Mara Sutan dengan Indung Khadijah. Ia menamatkan di Sekolah Rakyat tahun 1908,
masuk sekolah raja (Sekolah Guru) lulus pada tahun 1914. Kemudian beliau hijrah
ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela
kesibukannya menyempatkan diri untuk belajar menggambar, lulus tahun 1916
bahkan aktif dalam Budi Utomo serta Insulide serta membantu Wanita Putri
Merdeka. Moh. Syafei pada tanggal 31 Mei 1922 berangkat ke negeri Belanda
menempuh pendidikan atas biaya sendiri. Belajar selama 3 tahun dengan
memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925 kembali ke Indonesia untuk
mengabdikan ilmu pengetahuannya.
Ø Pendiri Indonesische Nederland School
(INS) pada tanggal 31 Oktober 1926
b. Pokok-Pokok Pikiran
Ø Bertekad mendirikan sekolah yang dapat
mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat
Indonesia baik yang di kota pun di pedalaman
Ø Tujuan utama Syafei mendirikan INS
adalah untuk mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri
dengan jiwa merdeka
Ø Tujuan Personal Pendidikan adalah
membentuk secara terus-menerus kesempurnaan lahir batin anak agar dapat
mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan
Ø Fungsi Pendidikan ialah membantu manusia
keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam
penyempurnaan hidup lahir dan batin
Ø Landasan dan nilai-nilai filosofi RP
INS Kayutanam
a) Landasan
v Berpikir logisdan rasional
v Keaktifan dan kegiatan
v Pendidikan dan masyarakat
v Memperhatikan pembawaan anak
v Menentang individualisme
Ahmad
Dahlan
Disamping
aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia
juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik
yang saat itu merupakan profesi wiraswasta yang cukup menggejala di masyarakat.
Sebagai
seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan
cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan
masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jam'iyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam dan
Comite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Pada
tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah
untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan
ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut
tuntunan agama Islam. la
ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan
al-Hadits.
Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912.
Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi
politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
Gagasan
pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik
dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan
hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. la dituduh hendak mendirikan agama baru
yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kyai palsu, karena sudah
meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta
bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priyayi,
dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama
Islam di sekolah OSVIA
Magelang, yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priyayi.
Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun ia berteguh hati untuk
melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa
mengatasi semua rintangan tersebut.
Pada
tanggal 20
Desember 1912,
Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda
untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru
dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22
Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan
organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah
Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari
itu kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain
seperti Srandakan, Wonosari, Imogiri dan
lain-Iain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan
keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan
menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta
memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang,
Ahmadiyah di Garut.
Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh
Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah.
Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan
perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam.
Berbagai
perkumpulan dan jama'ah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, diantaranya
ialah Ikhwanul-Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kanu
wal- Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Mubtadi.
Dahlan
juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur van Lith
pada 1914-1918. Van Lith adalah pastur pertama yang diajak dialog oleh Dahlan.
Pastur van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik.
Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya
Gagasan
pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan
tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang
dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari
masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain
berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah.
Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh
karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921
Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan
cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh
pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.
Sebagai
seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah
Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses
evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam
aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali
pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah
AIgemeene Vergadering (persidangan umum).
Pertanyaan
yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :
1.
Susuan
Letelay : Kronologis tiga tokoh, bagaimana kaitan dengan sikap positif
dijabarkan kepada
siswa pada
kondisi riil pendidikan dewasa ini
2.
Jeni Lumamuly
: Ketiga tokoh ini bekerja untuk memajukan pendidikan, latar belakang
dari ketiga tokoh ini berbeda, bagaimana
tokoh ini menjadi model pada pendidikan dewasa ini, sebab sekarang ini sudah
terkikis, sekarang orang memberi ilmu harus bayar
3.
Jhon
Manuputty : Bagaimana kalau ibu sebagai pemimpin sekolah tidak ada biaya tidak
bagaimana menjalankan semua ini
4.
Makna
dari ketiga tokoh ini belum nampak, mohon penjelasan dari ketiga tokoh ini
5.
Ada
tidak jiwa dari ketiga tokoh itu pada kita, sehingga pokok pikiran mereka
bertiga itu kita bisa terapkan kepada anak didik kita, sehingga mereka juga
bisa menjadi kita
6.
Masih
ada anak didik yang belum bebas sampai sekarang ini
JAWABAN KELOMPOK
1.
Sikap positif dari ke-3
Tokoh Pendidikan Nasional menurut kami adalah sikap kemandirian dan rela berkorban
waktu dan tenaga yang walaupun waktu itu sangat minim fasilitas tetapi semangat
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangat kuat bagi mereka.
2.
Kalau melihat dari latar belakang ke-3 Tokoh
Pendidikan Nasional dalam semangat mereka untuk mencerdaskan kehidupan Bansgsa
patut menjadi teladan bagi generasi sekarang khususnya di dunia pendidikan.
Banyak contoh positif yang patut di kembangkan antara lain kemandirian dan
semangat serta pemikiran mereka untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia
sangatlah baik untuk kita contoh.
3. Kita
dapat mengambil makn dari ke-3 Tokoh Pendidikan ini adalah mereka punya
semangat dan tekad yang kuat berjuang dan berusaha membangun pendidikan
anak-anak Indonesia yang mempunyai akhlak mulia, cerdas dan berguna bangsa dan
negara.
4. Menurut kami
masih sangat relevan untuk dijadikan acuan bagi generasi sekarang karena mereka
sudah meletakan dasar-dasar pemikiran yang baik bagi bangsa Indonesia dalam
dunia pendidikan
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1.
Sikap
yang ditunjukan oleh ke tiga totoh pendidikan ini Ki Hajar Dewantara, MOHAMMAD
SYAFEI dan KYAI HAJI AHMAD DAHLAN adalah membawa manusianya keluar dari
kebodohan, Berdiri tegak karena kekuatan sendiri, Cakap mengatur hidupnya
dengan tertib, memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, mengikuti perkembangan
masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan, Berpikir logis dan
rasional, Menentang individualism, pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan
siswa sehingga mampu hal inilah yang seharusnya ditarapkan dalam proses pembelajaran
saat ini,pendidikan sudah terlalu jauh keluar dari harapan yang diinginkan oleh
ketiga tokoh pendiri pendidikan di Tanah Air
2.
Seperti
yang telah saya jelaskan diatas Pendidikan saat ini sudah tidak seperti zaman
mereka dulu,saat ini banyak pendidikan yang sudah menagarah ke bisnis,kalau
dulu murni pendidikan iru di jalankan untuk kemerdekaan,bagaimana mereka ingin
bahwa bangsa Indonesia tidak ketinggalan seperti bangsa2 lain,tidak ingin di
jajah,saat ini kita Pendidikan kita di jajah oleh bangsa kita sendiri,semuanya
kalau ada duit baru mau bekerja,dulu mereka bekerja dulu baru uang mencari
mereka,sekarang kan tidak malahan terbalik
3.
Pertanyaan
3 belum dijawab yang diinginkan penanya bahwa bila tidak ada biaya perlu
memanggil dan melibatkan orang tua,masyarakat untuk meminta membantu pendidikan
demi perkembangan anak2 kita kedepan,dengan semangat inilah saya berpikir pasti
ada yang membantu untuk memperhatikan perkembangan sekolah kedepan,dengan
catatan bekerja secara transparan,melibatkan org tua dan masyarakat, bila ada
bantuan dari pemerintah.
4.
Makna
dari ketiga tokoh pendidian ini sama saja dengan penjelasan nomor 1.
5.
Sejalan
dengan pendapat kelompok bahwa Kalau
melihat dari latar belakang ke-3 Tokoh Pendidikan Nasional dalam semangat
mereka untuk mencerdaskan kehidupan Bansgsa,rela berkorban,tidak mementingkan
diri sendir,selalu mengutamakan kepentingan banyak orang dari kepentingan
pribadi dan lain2 dan hal ini patut menjadi teladan bagi generasi sekarang
khususnya di dunia pendidikan. pemikiran mereka untuk mengembangkan pendidikan
di Indonesia sangatlah baik untuk kita contoh.
6.
Pertanyaan yang diberikan tidak dicatat secara
lengkap oleh penyaji Masih
ada anak didik yang belum bebas sampai sekarang ini, belum bebas dari apa
?,kalau bebas dari pengutan dana sekolah atau bebas mendapatkan pendidiian ?
KELOMPOK
V
Judul : Periodisasi Sejarah Pendidikan di Indonesia
1.
Periode
Portugis
2.
Periode
VOC
3.
Periode
Penjajahan Belanda
4.
Periode
Penjajahan Jepang
Penyusun : 1.
Hasan Nunlehu
2. Veronica Jabarmasse
Tanggal
pelaksanaan : 15 Maret 2012
Pertanyaan
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Lucky
Maspaitela
|
Dampak
kedudukan penjajahan Jepang di Indonesia
|
2
|
Marsianus
reresi
|
Perbandingan
sistim pendidikan pada jaman setelah kemerdekaan dengan sekarang ini
|
3
|
Benny
Kainama
|
apakah ada dampak positif dari setiap periode
mulai dari VOC, Penjajahan Jepang dan Penjajahan Belanda?
|
4
|
Dora
Utlanit
|
pendidikan pada periode-periode tersebut relevan
ataukah tidak di pendidikan di zaman sekarang?
|
Jawaban
Kelompok
1.
Rakyat
Indonesia mempunya rasa disiplin yang diterapkan Jepang dan rakyat Indonesi
dapat berorganisasi dengan baik
2.
Di
zaman pra kemerdekaan pendidikan belum menyentuh semua lapisan masyarakat,
dimana daerah-daerah terpencil belum ada bangunan-bangunan sekolah secara
resmi. Namun di zaman kemerdekaan sudah tampak meskipun bantuan-bantuan
pemerintah untuk pendidikan meskipun belum merata di semua sekolah pelosok
tanah air.
3.
Bahwa
pendidikan di zaman / periode di atas pasti ada dampak positif, misalnya
kedisiplinan. Justru dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk diaplikasikan
dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari
4.
Pendidikan
pada periode tersebut belum tentu relevan dengan pendidikan di masa saat ini,
pendidikan pada periode tersebut kebanyakan untuk orang-orang tertentu saja
yang bisa bersekolah namun di masa sekarang semua anak masyarakat mendapatkan
pendidikan yang layak. Kemudian bahwa pendidikan di saat itu ada unsure-unsur
kekerasan tetapi di zaman sekarang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1.
Pendudukan
Jepang di Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif adapun dampak
tersebut adalah sebagai berikut :
Dampak
positif/kelebihan : Rakyat Indonesia
mempunyai rasa disiplin yang diterapkan Jepang dan Rakyat Indonesia dapat
berorganisasi
Dampak
Negatif/keuangan, Bidang Sosial : Kondisi ekonomi rakyat semakin menurun dan Kehidupan
rakyat Indonesia di pedesaan semakin parah . Bidang Ekonomi : Perampasan
kekayaan rakyat, Produksi pertanian makin menurun, Sandang pangan sulit
didapatkan. Dan di Bidang Politik : Tokoh-tokoh pergerakan nasional ditindas
karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang
2.
Pendidikan
pada zaman setelah kemerdekaan banyak sekolah yang didirikan hanya pada pusat2
pemerintahan saja melum menyeluru di semua plosak tanah air,dan belum menyentuh
semua lapisan masyarakat,orang yang ada di pusat kota saja yang bias mengejam
pendidikan sedangkan yang jauh dari pusat kota belum ada, ataupun bila ada
hanya peninggalan2 bangsa jajahan, namun bila dibandingkan dengan kemerdekaan
saat ini pendidikan dibangun hamper di semua polosak ibu pertiwi walaupun belum
merata secara keseluruhan.
3.
Setiap
jajahan biasanya ada yang bersifat positf maupun negative, secara positip pada
zaman VOC banyak anak2 pribumi bias bersekolah karena anak2 belanda belum
ada,Sekolah dibuka untuk semua anak tanpa perbedaan bangsa, disiplin yang
ditarapkan bagus,guru hanya tugas mengajar tidak memikirkan yang lain,membaca
dan menulis dll.kelemahan pada saat itu adalah bahasa yang di pakai bahasa Belanda
namun sulit karena masyarakat pada waktu itu lebih menguasai bahasa Portugis
dan melayu yang memasyarakat dan popular dan Penyebaran sekolah tidak
menyeluruh hanya berpusat di beberapa tempat
4.
Berbicara
masalah pendidikan di saat itu cukup baik bila dilihat dari sistem yang
diberlakukan, namaun dilihat dari sisi yang lain tentunya dapat dikatakan tidak
relefan, sebab pendidikan dikususkan kepada org2 tertentu saja,sebab mempunya
ikatan emosional saja,kalau zaman sekarang pendidikan adalah milik semua anak
tanpa terkecuali,baik dari segi fisik maupun segi yang lain.
KELOMPOK VI
Judul : Peran dan Fungsi Pendidikan
1.
Desentralisasi
Pendidikan Suatu Keharusan
2.
Tuntutan
– tuntutan Desentralisasi Pendidikan
3.
Pendidikan
Nasional sebagai perekat persatuan
Penyusun : 1.
Henny Lewerissa
2.
Jabal
Samallo
Tanggal
pelaksanaan : 12 Maret 2012
Pertanyaan
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Johana
Uniberua
|
Pendidikan
yang terkait dengan otonomi daerah, bagaimana tanggapan tentang masalah ini
|
2
|
Yenny
Lumamuly
|
Bagaimana
dampak otonomisasi terhadap pengambilan keputusan, khususnya dalam kehidupan
berbangsa, dan apakah pengambilan keputusan tersebut efisien atau tidak.
|
Pertanyaan
yang di sodorkan kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1.
Secara
konsep Departemen Pendidikan Nasional desentralisasi pendidikan dalam dua
kategori. Pertama, desentralisasi pendidikan dalam arti desentralisasi
pemerintahan dalam bidang pendidikan yang diharapkan dapat mewujudkan
pemerintahan daerah yang otonom dalam pengelolaan pendidikan. Dan, kedua adalah
desentralisasi satuan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga/satuan
pendidikan yang mandiri dan profesional. Konsep desentralisasi pendidikan
sendiri diharapkan dapat mencapai pengelolaan pendidikan yang efisien,
demokratis dan berkeadilan. Desentralisasi pendidikan merupakan langkah
strategis untuk merubah paradigma baru pembangunan pendidikan di tanah air.
Dalam konsep desentralisasi pendidikan ada tiga nilai yang ingin di rubah dalam
sektor pendidikan sebagai berikut : pertama, sebagai upaya untuk mendekatkan
pengambilan keputusan yang selama ini terlalu jauh. Kedua, untuk menyesuaikan
pembangunan pendidikan agar lebih sesuai untuk kekhasan daerah. Ketiga, untuk
lebih mendayagunakan potensi masyarakat yang sangat besar. Dari ketiga value
ini diharapkan dapat meningkatkan peranan pendidikan dalam kaitannya dengan
peningkatan mutu dan elevansi, efisiensi manajemen dan pemerataan akses
pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2.
Dampak
dari otonomisasi terhadap pengambilan keputusan khususnya dalam kehidupan
berbangsa upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan yang selama ini terlalu
jauh. Kedua, untuk menyesuaikan pembangunan pendidikan agar lebih sesuai untuk
kekhasan daerah. Ketiga, untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat yang
sangat besar dengan demikian sangat pengaruh terhadap perkembangan pendidikan
pada suatu daerah,dan dipandang sangat efektif dalam penarapan otonomisasi
pendidikan pada dearah tersebut,daerah dapat mengembangkan potensi2 yang ada di
daerah tersebut sebagai cirri dari pendidikan di tanah Air.
KELOMPOK
VII
Judul : Arah dan Kebijakan Pembenahan Pendidikan nasional
Penyusun : 1.
Joice Habba
2. Benny Kainama
Tanggal
pelaksanaan : 08 Maret 2012
Pertanyaan
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Dora Wutlanit
|
Pendapat
tentang sekolah yang berada beberapa sekolah di bawa satu atap , kalau
pemerataan oke, tapi kalau untuk peningkatan mutu tdk, bgmna penjelasannya.
|
2
|
Johana Uniberua
|
Sekolah
program inklusif itu beda dengan yg lain baik program, kegiatan belajar
maupun ujian,
Saran
untuk memperhatikan layanan pendidikan;
|
3
|
Zusan Letelay
|
Bentuk
perbaikan gizi apa programnya
|
4
|
Chris Uktolseja
|
Beasiswa
selama ini hanya untuk siswa miskin tapi yang berprestasi tdk dapat
|
5
|
Abner Metikohy
|
Dasar
dan data bantuan block green atau bantuan lainnya, contohnya untuk data siswa
miskin kebanyak siswa di SMA/SMK itu banyak
|
.
TANGGAPAN KELOMPOK
Memang benar
sebaiknya progran, sistem pembelajaran maupun sisten evaluasi antara anak yang
inklusif dengan yang normal dibedakan.
Sekarang ini
tidak lagi dijalnkan progran perbikan gizi seperti dulu entah pemerinta apa
penyebabnya, tapi ada jga sekolah yang selalu
Zelama ini
beasiswa yang diberikan dari propinsi adalah untuk anak-anak miskin, tapi tidak
tutup kemungkinan untuk anak-anak berprestasi, dan beasiswa itu ada juga dalam
bentuk yang lain oleh pemerintah
Seharusnya
pendidikan karakter itu bukan saja utnuk anak-anak SMP tetapi sebaiknya dimuali
dari SD sampai ke SMA?SMK, sebab pembentukan karakter itu dimuali dari SD dan
akan berkesinambungan
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
Pendapat secara umum untuk
memebrikan sumbangan pikiran terhadap pertanyaan teman-teman sebagai berikut : Berbicara
mengenai arah kebijakan pendidikan Nasional kita saat ini tidak dapat lepas
pisahkan dari kebijakan pemerintahan masa lalu, kalaupun jelek, tidak dapat
kita persalahkan hanya kepada guru, para pengawas, kepala dinas, ataupun
menteri pendidikan yang bertugas saat ini. Kondisi pendidikan ini adalah produk
dari sebuah proses panjang. Kebijakan yang tidak arif di masa lalu, Penerimaan
guru yang tidak wajar,penanganan manajemen pembinaan pendidikan yang
membingungkan semuanya berkontribusi. Pengimplementasian program
pendidikan nasional yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad,
yang kita tangani sendiri sebagai bangsa yang merdeka, mungkin tidak tepat,
atau telah disimpangkan. Makanya, itu semua harus ditinjau ulang dan dibenahi.Apapun
yang kita lakukan dan jalankan saat ini bila tidak ada kesadaran untuk menata
pendidikan ini dengan baik,sampai akhir hayatpun akan tetap begini,kita sudah
merdeka lebih dari Negara Malasia tapi kenyataan bangsa kita sendiri harus
banyak belajar ke Negera Malasya,sangat dan sangat disayangkan.dana yang
digulirkan untuk 20%,juga tidak dirasakan oleh Pemerintah Daerah,Kota dan
kabupaten yang ada tapi dana masih parker di pemerintah pusat,semua program
dijalankan di pusat,dan bila program yang dijalankan di daerah itupun org pusat
yang dating melaksanakan program itu,mangat memilukan pendidikan kita saat ini
KELOMPOK
VIII
Judul : Mencari Paradikma Baru Pendidikan
Penyusun : 1. Jonatahan Manuputty
2. Connie Marlenee
Tanggal
pelaksanaan : Maret 2012
MENCARI
PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL
KELOMPOK 8 TANGGAL 19 MARET 2012
Pertanyaan yang di sodorkan
kepada kelompok pada saat mempresentasikan materi tsb antara lain :
B.A.J. KAINAMA: 1. Paradikma yang kita hadapi
butuhkan partisipasi masyarakat
2.
Pendidikan Karakter perlu di galakan kembali di sekolah2
JOICE. HABA : 1. Apakah,saat ini belum mencapai tujuan pendidikan Nasional
2.
Pendidikan Penataran P4 ditiadakan posisi pendidikan kesemua
Ny.
AU PATTY : 1. Usha Pendidikan dicampur adukan dengan politik kurang singkirkan
politik dari pendidikan
2. kalau
sudah politik dipendidikan bagaimana caranya menyingkirkan hal
tersebut
HASAN NUNLEHU:
1. Bagaimana kelemahan di
tiga tahap.
2. angkah
putus sekolah semakain bertambah bagaimana tindakannya
3.
siapa yang salah
PITER J.
ALFONS: 1.
dalam pendidikan guru kita lemah bagaimana upaya kita kedepan.
HENNY LEWERISSA: 1. pemerintah tidak percaya lagi dengan
masyarakat
MON SAHUSILAWANE : 1. Para dikma baru itu yang bagaimana
2.
Bagaimana para dikma baru menjalani kalau ..
SELVIA PATTIPEILOHY: 1. Pendidikan tidak terlepas dari budaya
2.
Masyarakat Madani itu yang bagaimana
CHRIS UKTOLSEJA: 1. Paradikma baru pendidikan
Jawaban
Kelompok 8. Terhadap pertanyaan :
Hasil
penjelasan kelompok tentunya tidak akan sesuai dengan keinginan dari penanya
namun kami berusaha menjawab sesuai dengan apa yang kami dapatkan selama ini
antara lain sebagai berikut :
Pernyataan
dari pak B.A.J. KAINAMA : merupakan masukan bagi kita semua dalam
melihat tanggung jawab pendidikan pada semua lini dan tanggung jawab itu bukan
saja pada Pemerintah,tapi juga pada Masyarakat dan juga orang tua,dan hal ini
bila semua melihat dan merupakan tanggung jawab bersama,maka Pendidikan akan
dapat diperbaiki di hari-hari mendatang,dan yang namanya Pendidikan karakter
perlu menjadi perhatian dan harus di gerakan kembali di sekolah,pertanyaannya
siapa yang harus memulainya,Jawabannya tentu adalah Tanggung jawab kita semua
sebagai Pendidik di setiap jenjang pendidikan,mulai dari SD,SMP,SMA,SMK,maupun
Perguruan Tinggi (PT).
Pak
JOICE. HABA : Pendidikan saat ini belum dapat dikatakan sudah
atau belum mencapai tunjuan Pendidikan Nasional bila kita melihat kembali muka
dima UUD 1945 bagaimana bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa,kata inilah
yang membuat kita kembali mengefaluasi diri kita sudahkan kita melihat
pendidikan ini mencapai tujuan yang di amanatkan oleh UUD 1945 atau belum,scara
klasik dapat di jawab pendidian Nasional kita sudah mencapai tujuan tetapi
selalu di benahi dari semua sektor karena hal ini sangat mempengaruhi
perkembvangan pendidikan di setiap daerah karena di hadapi dengan berbagai
tantangan tantangan yang bersifat internal, maupun eksternal.
Masalah Penataran P4 ditiadakan
pendidikan seperti semula,masalah menyangkut P4 urusan pemerintah banyak yang
berbicara bahwa ini juga proyek yang di jalankan,habis proyek habis juga
pembinaannya,tetapi kalau mau dilihat semuanya ini merupakan tanggung jawab
kita bersama,maka tentunya orng yang mengelola dan menjadi Nara Sumber tentunya
punya tanggung jawab untuk melanjutkannya,tapi kalau semuanya bicara tidak ada
dana berarti hanya karena uang mereka mau melakukan tugas dan tanggung jawab
ini bila tidak ada uang maka tugas sudah selesai,kesimpulannya Pantas
Pendidikian ini tidak berkembang di Indonesia apalagi di pelosaok desa yang
jauh dari pusat informasi mengenai perkembangan pendidikian.
Ny. AU PATTY : Ibu
Guru kita sama memahami Pendidikan bial dicampur adukan dengan politik hasilnya
kan tidak baik,contoh karena ingat balas jaza dalam satu pemilihan bupati atau
walikota maka bila menang dalam pertarung maka kroni2nya sebagai tim sukses di
angkat sebagi balas jasa dalam pertandingan politik,dan ini terkadang berlaku
di setiap jenjang baik di birokrasi (funsional maupun struktural)mengaangkat
Pimpinan yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengahn bidang tanggung jawabnya
sehingga baik itu Struktural maupun Fungsional mengalami kemunduran secara
besar-besar,dan akibatnya pekerjaan tidak berjalan dengan semestinya,bila hal
ini sudah terjadi pertanyan lanjut bagaimana menyingkirkannya,jawabannya
sederhana, bila ibu dipercayakan untuk memimpin dan sakarang sudah ibu pimpin
berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku di dunia pendidian,jangan banyak
membuat kebijakan oleh karena ibu jadi pemimpin dan tugas kita semua bagaimana
kita melakukan tugas sesuai dengan permintaan UU.Perpers.permen dan lain lain,
semoga kita bias berbuat yang terbaik sesuai dimintakan dalam tugas yang
diberikan pada kita masing-masing.
Pak HASAN NUNLEHU : Tiap-tiap Tahapan dalam menarapan kebijakan
Pendidikan di Indonesia tentunya ada punya kelemahan dan kelebihan salah satu
yang bias di lihat sebagai kelemahan pada saati pendidian di masa lalu adalah
Dalam demokratisasi pendidikan. Di masa lalu, terutama pada Pra Orde Baru,
pendidikan sering dijadikan alat indoktrinasi dan sangat kental dengan kepentingan
politik. Pendidikan tidak diorientasikan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
Nasionalisme menjadi terperangkap dalam makna yang sempit. Praktek pendidikan
yang indoktriner menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar.
Pada masa Orde Baru, pendidikan
dijadikan sebagai alat penyeragaman-penyeragaman di bidang politik. Hasilnya
adalah uniformitas atau keseragaman dalam pola berpikir dan bertindak. Contoh
kongkret model pendidikan seperti ini adalah pakaian seragam dan wadah-wadah
tunggal organisasi. Masyarakat dengan sendirinya bersifat homogen, lamban,
kurang kreatif dan produktif, dan birokrasi kaku.
Dan
bila kita lihat pendidikan di era Reformasi sekarang ini semuanya diberikan
kebebasan,tapi kebebasan yang sudah kebablasan bahasa trennyanya,masyarakat mau
menatur pendidikan orang tua juga turut menaturnya,sehingga sudah kehilangan
kendali,pemerintah di buat kebingungan mengatrusnya,contoh banyak sekali LSM
mau campur tangan untuk menatur pendidian semuanya hanya mengejar projek habis
projek pendidikan tinggal terbengkalai,tidak ada yang mengurus contoh kongkrik
PGRI,banyak sekolah di dirikan tapi kenyataan tidak ada perhatian dari PGRI
untuk membesarkan Pendidikan tersebut semuanya di mintakan dari pemerintah,ini
kenyataan yang terjadi di kota ini, dll.pertanyaannya siapa yang
salah,jawabannya semua yang salah,karena bekerja kalau ada keuntungan kalau
tidak ada keuntungan untuk diri tidak akan bekerja dan ini di semua jenjang
sangat melemahkan sistim pendidikan di
Negeri ini.
PITER J.
ALFONS pernyataan pak Pet benar sekarang ini dalam
dunia pendidikan guru sangat lemah,kita lihat dari hasil UKA (UJIAN KOMPETENSI
AWAL) yang baru dikeluarkan guru kita sangat lemah dalam menjawab pertanyaan
yang berhubungan dengan bidang tugas keseharian mereka,pertanyaan siapa yang
salah,jawabannya guru tersebut yang salah,karena mereka tidak mau mengembangkan
potensi yang ada dalam diri mereka,yah mungkin karena menjadi guru gampang tes
PNS tembus biasa jadi guru,tapi makna sebagai seorang guru tidak di hajati dengan
baik,mengajar,membina,dan mengasuh mungkin mereka lupa,bahwa ada kewajiban yang
mereka lupakan dan upaya ke depan lewat keputusan mentri akan di tes kembali
guru dan guru setelah lulus belum bias me gajar harus menikuti program guru
pemula sehingga guru dapat memahami bagaimana dia mengajar berdiri didepan
kelas dan menguasai kelas dengan baik,dan akan dibuat program penataan
guru,agar 4 kompetensi guru mereka dapat menerti dengan baik.dan ini merupakan
pekerjaan rumah bagi kita semua sebagai pelaksana dalam menghasilkan guru-guru
kita kedepan,kita perlu kaji bersama bagaimana persyaratan sebagai seorang guru
yang baik,bukan saja di telah menghasilkan atau memenihi sekian SKS lalu bias
disebut sebagai seorang guru,tapi mungkin factor yang lain yang harus
dipertanggung jawabkan baru di sebut sebagai seorang Pendidik.
HENNY LEWERISSA : Ibu benar pemerintah tidak percaya
den masyarakat tapi masyarakat yang mana dulu,masyarakat sangat di perlukan
untuk mengontrol pemerintah dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia dia
sebagai balance untuk melihat dan mengawasi pemerintah dalam melakukan
kebijakan dibidang Pendidikan,kalau tidak ada yang mengontrol dan mengawasi
maka ditakutkan akan kembali ke zaman Orde Baru atau sebelumnya,mungkin yang
ibu katakan itu masyarakat dalam kapasitas sebagai LSM yang hanya mengejar
projek seperti yang telah di bicarakan diatas,kalau hal ini saya sependapat
dengan ibu,karena kenyataan yang terjadi projek2 yang ditangani oleh LSM banyak
yang tidak jelas dan terbengkalai dimana2,apalagi LSM yang tidak jelas,LSM
berdiri hanya untuk kerja proyek dan setelah proyek dikerjakan selesai lalu
bubar LSB tersebut,hal ini memang tidak dipercaya dan hjangan sampai terjadi di
sekitar kita,
MON SAHUSILAWANE : Pak Mon: paradigma baru pendidikan nasional dapat
dirangkum dalam pengertian demokratisasi pendidikan. Demokratisi pendidikan,
dengan demikian mencakup berbagai aspek antara lain desentralisasi, perencanaan
dan manajemen pendidikan, pengembangan pendidikan tinggi, partisipasi masyarakat,
dan sebagainya. Paradigma baru pendidikan nasional yaitu membentuk masyarakat
demokratis, kompetitif dan inovatif, dan berkualitas. Untuk itu pendidikan
mengembangkan kebhinekaan menuju terciptanya masyarakat yang bersatu dan bangga
sebagai bangsa Indonesia.
Program pendidikan harus dijabarkan dalam berbagai program
pengembangan pendidikan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.
- Redefinisi pendidikan nasional mencakup pengakuan akan pentingnya pendidikan informal.
- Pendidikan adalah proses pemberdayaan
- Pendidikan adalah proses pembudayaan
Reaktualisasi pendidikan nasional menuntut penerapan prinsip-prinsip:
- Partisipasi masyarakat; otonomi lembaga pendidikan dan fungsionalisasi kurikulum nasional yang tepat
- Sumber daya manusia yang profesional
- Sarana dan sumber daya pendidikan penunjang yang memadai
- Aktualisasi sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa desentralisasi.
SELVIA PATTIPEILOHY Ibu suatu pendidikan tidak akan terlepas dari budaya,karena buadaya yang dapat mempengaruhi / membantu dalam perkembang Pendidikan karena diperlukan identitas bangsa, yaitu kebhinekaan budaya Indonesia itu sendiri. Kesadaran akan identitas budaya nasional menjadi landasan perkembangan pribadi peserta didik sekaligus melindungi dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan global. Dalam keadaan tanpa identitas, maka akan sangat mudah dihanyutkan oleh arus globalisasi yang menjurus pada tindakan destruktif. Pendidikan nasional diarahkan pada perdamaian dunia. Reformasi pendidikan memerlukan komitmen politik kongkret dan berkelanjutan.
dan yang disebut masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis. Artinya masyarkat itu terbentuk atas kesepakatan dari anggotanya. Masyarakat madani adalah masyrakat yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat itu adalah masyarakat yang masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang totaliter.Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu ,Masyarakt madani yang demokraatis adalah masyarakat yang menghormati hak asasi manusia.
- Redefinisi pendidikan nasional mencakup pengakuan akan pentingnya pendidikan informal.
- Pendidikan adalah proses pemberdayaan
- Pendidikan adalah proses pembudayaan
Reaktualisasi pendidikan nasional menuntut penerapan prinsip-prinsip:
- Partisipasi masyarakat; otonomi lembaga pendidikan dan fungsionalisasi kurikulum nasional yang tepat
- Sumber daya manusia yang profesional
- Sarana dan sumber daya pendidikan penunjang yang memadai
- Aktualisasi sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa desentralisasi.
SELVIA PATTIPEILOHY Ibu suatu pendidikan tidak akan terlepas dari budaya,karena buadaya yang dapat mempengaruhi / membantu dalam perkembang Pendidikan karena diperlukan identitas bangsa, yaitu kebhinekaan budaya Indonesia itu sendiri. Kesadaran akan identitas budaya nasional menjadi landasan perkembangan pribadi peserta didik sekaligus melindungi dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan global. Dalam keadaan tanpa identitas, maka akan sangat mudah dihanyutkan oleh arus globalisasi yang menjurus pada tindakan destruktif. Pendidikan nasional diarahkan pada perdamaian dunia. Reformasi pendidikan memerlukan komitmen politik kongkret dan berkelanjutan.
dan yang disebut masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis. Artinya masyarkat itu terbentuk atas kesepakatan dari anggotanya. Masyarakat madani adalah masyrakat yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat itu adalah masyarakat yang masyarakat yang terbuka, bukan masyarakat yang totaliter.Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu ,Masyarakt madani yang demokraatis adalah masyarakat yang menghormati hak asasi manusia.
Masyarakat madani Indonesia yang ingin kita wujudkan melalui pendidikan nasional haruslah
mengembangkan ciri-ciri dan
unsur-unsur masyarakat tersebut. Hal tersebut harus dapat dijabarkan melalui praksis pendidikan nasional baik dalam
pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun di dalam pendidikan in-formal.
Di dalam kaitan ini perlu kiranya kita
tinjau kembali rumusan mengenai sistem pendidikan nasional yang dituangkan di dalam UU No. 2 Tahun
1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU tersebut
pendidikan hanya dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Namun kenyataannya justru pendidikan
in-formal dalam era informasi semakin lama semakin memperoleh peranan yang besar. Terutama di dalam masyarakat terbuka dan abad informasi, di mana kita
hidup di dalam dunia tanpa batas serta kemajuan teknologi komunikasi,
peranan media informasi yang telah mendunia tidak mengenal batas-batas pendidikan, keluarga, sekolah, dan
masyarakat luas
KELOMPOK
IX
Judul : Paradikma baru pendidikan
Penyusun : 1.
Lucky Maspaitela
2. Lintje Pattipeilohy
Tanggal
pelaksanaan : 08 Maret 2012
Pertanyaan
Pertanyaan
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Johana
Uneberua
|
jelaskanlah ruang lingkup kebudayaan daerah dan
kebudayaan nasional
|
2
|
Erni
Pessak
|
apa yang dimaksud dengan investasi pendidikan
|
3
|
Joice
Habba
|
Jelaskanlah kaitan antara reward dan punishment
dalam kaitan dengan pendidikan dan kebudayaan!
|
4
|
Selvia
Pattipeilohy
|
Pasca kritis terjadi penambahan pejabat
fungsional ataukah sturktural?
|
Jawaban
Kelompok Terhadap pertanyaan :
1.
kebudayaan
daerah adalah kebudayaan yang ada di suatu daerah/wilayah baik di satu negeri
maupun batasan wilayah tertentu. Namun dalam konteks sebuah Negara maka
kebudayaan tersebut sekaligus merupakan kebudayaan nasional.
2. investasi pendidikan adalah segala
bentuk usaha, baik tenaga maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan suatu
sisem pendidikan
3.
sebuah
keberhasilan haruslah diikuti dengan suatu penghargaan/hadiah sehingga dapat
memberikan motivasi positif bagi perilaku pendidikan itu sendiri dan perlu juga
diberikan batasan-batasan sekaligus hukuman/sangsi bagi para pelanggarnya.
Dengan demikian pendidikan dan kebudayaan selalu dapat berjalan bersama secara
harmonis
4. pasca kritis pemerintahan mulai
mengembangkan program stratefis dalam rangkan menyelematkan dan meningkatkan
pendidikan yaitu salah satunya menambahkan para pejabat structural dan
fungsional di daerah.
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1.
Kebudayaan
nasional tergambar seluruh kebudayaan
dari Sabang sampai Merauke ( artinya didalam kebudayaan nasional/
Nusantara tergambar dengan jelas
kebudayaan daerah ) kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang ada di suatu
daerah/wilayah baik di satu negeri maupun batasan wilayah tertentu. Namun dalam
konteks sebuah Negara maka kebudayaan tersebut sekaligus merupakan kebudayaan
nasional.
2. investasi pendidikan adalah segala
bentuk usaha, baik tenaga maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan suatu
sisem pendidikan
Investasi pendidikan : Investasi
pendidikan bukan semata pada kelembagaan tetapi mutu dan sumber daya .
seyogyanya pendidikan harus dinvestasikan karena kemajuan bangsa tidak terletak
pada kemajuan indutri teknologi semata tetapi terletak pada seberapa besar nilai
invetasi pendidikan. Dalam hal ini mutu , dan SDM ( pendidik dan peserta didik
) . kalau pada tahun thun sebelum Guru , siswa kita diminta untuk tinggal
dinegara lain untuk memberi kenajuan pendidikan kepada mereka , mengapa
sekarang tidak mungkin . seharusnya jauh lebih mungkin .
3.
sebuah
keberhasilan haruslah diikuti dengan suatu penghargaan/hadiah sehingga dapat
memberikan motivasi positif bagi perilaku pendidikan itu sendiri dan perlu juga
diberikan batasan-batasan sekaligus hukuman/sangsi bagi para pelanggarnya.
Dengan demikian pendidikan dan kebudayaan selalu dapat berjalan bersama secara
harmonis
Reward dan punishment dalam kaitan
dengan pendidikan dan kebudayaan : Pujian atau penghargaan dan sangsi atau
hukuman sudah ada sejak manusia itu ada .. dan ini juga sudah menjadi sebuah
budaya .. yang berhasil diberi hadiah yang melanggar aturan diberi sangsi atau
hukuman .. ini juga sebuah pendidikan. Pujian dan sangsi bukan pada moment yang
besar tetapi didalam prose pembelajran justru nilai nilai inilah yang harus
kuat mendarat pada anak anak . Bukan karena perbuatan besar seseoarnag diberi
reward tetapi nilai penghargaan itulah yang harus dibudayakan .
4.
Penambahan
pejabat structural dan fungsional di dalam sistem pemerintahan sesuai kebutuhan
dan jangan sampai pejabat yang dipilih hanya untuk memenuhi formasi jabatan
tetapi betul betul kompeten. hal ini
tidak mungkin terjadi karena harus melalui sebuah analisa kajian .
baperjaka .
pasca kritis pemerintahan mulai
mengembangkan program stratefis dalam rangkan menyelematkan dan meningkatkan
pendidikan yaitu salah satunya menambahkan para pejabat structural dan
fungsional di daerah.
KELOMPOK
X
Judul : Pendidikan dan Kebudayaan
·
Makna
Tradisi Lisan dalam Pendidikan
· Peningkatan Apresiasi Budaya dalam Proses Pendidikan
Penyusun : 1.
Marsianus Reresi
Tanggal
pelaksanaan : 08 Maret 2012
PERTANYAAN, USUL-SARAN DAN TANGGAPAN
KELOMPOK
Termin
I
1. Bapak
John Manuputty
Pertanyaan: Berikanlah
contoh konkrit tradisi lisan sebagai metode belajar
Jawaban
Kelompok: Misalnya ketika Guru
menyajikan sebuah materi tentang ”pelesarian Lingkungan” maka metode yang
dipakai oleh guru yakni metode tradisi lisan dalam bentuk cerita rakyat Maluku yang
terkait dengan materi, misalnya: cerita rakyat Maluku tentang “bulu
pamali”, yang memberi pesan agar tidak memasuki petuanan orang lain tanpa
seizin yang empunya dan sekaligus memberikan ajakan untuk menjaga &
melestarikan hutan dan lingkungan sekitar agar tetap aman, sehat, rapih, dan
indah. Atau materi tentang ”lingkungan
sosial”, maka guru dapat menggunakan metode tradisi lisan dalam bentuk lagu
daerah Maluku yang terkait dengan materi, misalnya: “Rasa
Sayang-Sayange”, yang mengungkapkan rasa sayang anak-anak negri Maluku terhadap
lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat.Melalui penggunaan metode tradisi lisan, maka siswa dibantu untuk semakin
memamhami materi dan teristimewa mereka menemukan nilai-nilai penting yang
termuat dalam tradisi lisan serta sekaligus kecintaan terhadap tradisi lisan.
2. Bapak Joice Haba
Masukan: Pendidikan
dapat meningkatkan budaya nusantara sehingga budaya kita tidak mudah dicuri
oleh negara lain sebagaimana yang terjadi bahwa lagu ”rasa sayang-sayange”
diklaim oleh negara Malasya sebagai milik budaya mereka?
Jawaban Kelompok: Benar
sekali. Bahwa Pendidikan menjadi wadah dan sekaligus upaya yang tepat untuk
membudayakan budaya nusantara terhadap siswa sehingga sejak memasuki usia
pendidikan, siswa ditunutun untuk mengenal, memahami dan bahkan perlahan-lahan
budaya nusantara mejadi bagian dari hidupnya sehingga kasus seperti yang
terjadi, yakni pengklaiman negara lain terhadap budaya nusantara tidak terjadi
lagi.
3.
Ibu
Lintje:
Pertanyaan: Apa maksud
kalimat “pelestarian
terhadap nilai-nilai yang dipandang penting?”
Jawaban Kelompok: setiap
bentuk tradisi lisan memiliki makna nilai yang hendak diteruskan ke generasi
selanjutnya. Misalnya nilai persaudaraan, nilai kecintaan terhadap lingkungan,
nilai penghormatan terhadap milik orang lain.
Pertanyaan: Apa manakah fenomena
disintegrasi bangsa?
Jawaban: dalam
perjalanan negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, sering terjadi
gejala-gejala yang mengindikasikan adanya keinginan kelompok separatis di
daerah tertentu untuk memisahkan diri dengan NKRI, misalnya Organisasi Papua
Merdeka di wilayah Papua yang sering melakukan aksi-aksi yag menjurus pada
pemecahan/peisahan/disintegrasi bangsa.
Pertanyaan: Bagaimana
upaya pemerintah membendung budaya luar/asing melemahkan budaya nasional?
Jawaban Kelompok: upaya yang
dapat dan bahkan tepat untuk dilakukan yakni pendidikan berbasis budaya. Budaya dijadikan sebagai materi metode, dan media
dalam proses pendidikan. Dengan demikian meskipun adanya budaya asing, namun
oleh karena budaya naional telah mengkristal dalam diri bangsa Indonesia maka
budaya asing tak mudah merasuki diri bangsa Indonesia.
4.
Ibu
Selvi:
Usul:
Baiklah diganti tema makalah karena isi makalah tidak menyajikan tentang
peranan pendidikan dalam mengembangkan budaya Indonesia. Selain itu kelompook
juga tidak menyajikan dasar hukum kebudayaan dalam pendidikan nasional
Tanggapan
Kelompok: tugas yang disodorkan oleh
Dosen Pengampu bertema: ”Pendidikan Nasional” dengan dua sub di dalamnya yakni:
(1). Makna tradisi Lisan dan (2). Peningkatan Apresiasi Budaya dalam Proses
Pendidikan. Atas dasar penugasan itu maka kami tetap konsisten dengan tema
makalah.Kemudian terkait dengan landasan hukum kebudayaan dalam proses
pendidikan tidak kami sajikan karena menurut kami berbicara tentang landasan
hukum kebudayaan nasional dalam pendidikan nasional berarti berbicara tentang
landasan hukum penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Terkait dengan landasan
hukum penyelenggaraan pendidikan nasional telah disajikan oleh Kelompok I dalam
mata kuliah Landasan Kependidikan. Dengan demikian kelompok kami tidak lagi
menyajikan hal tersebut.
Pertanyaan: pengertian
tradisi menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu tata cara/pola hidup. Mengapa
kelompok mengatakan bahwa pengertian tradisi lisan adalah bagian dari sastra yang telah lama
hidup dalam tradisi suatu masyarakat yang belum/telah mengenal tulisan. Atau
dalam pengertian lain, tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang memiliki
nilai-nilai penting untuk disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi
ke generasi berikutnya secara tidak tertulis maupun secara tertulis yang
diujarkan?
Jawaban
Kelompok: pengertian
tradisi lisan yang kami sajikan berdasarkan referensi ilmiah yang tertanggung
jawab. Apa pun pengertiannya, namun pada hakekatnya hendak menegaskan bahwa
salah satu budaya nusantara yakni tradisi lisan yang harus dilestarikan oleh
bangsa Indonesia. Di dalam tradisi lisan terkandung nilai-nilai penting yang
hendak disampaikan kepada generasi selanjutnya.
5.
Ibu
Rina
Pertanyaan: Bagaimana
pandangan kebudayaan menanggapi konflik horizontal antara negri Haria dan negriPorto?
Jawaban Kelompok: salah satu
pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi konflik negri Haria dan
negri Porto yaitu pendekatan kebudayaan. Dalam hal ini tokoh-tokoh adat
diberdayakan untuk mendengungkan nilai-nilai budaya yang hendak menyatakan
bahwa warga kedua negeri yang bertikai tersebut masih memiliki hubungan darah
yang dekat. Oleh karena itu pertikaian hanyalah merupakan pemusnahan warga kedua negeri tersebut yang tidak membawa
keuntungan bagi kedua warga. Di sinilah pendekatan kebudayaan memainkan
perannya mendamaikan/mengatasi konflik tersebut.
6.
Ibu
Sarah
Pertanyaan: pendidikan
dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Dimanakah fungsi sekolah sebagai
lembaga pendidikan nasional memainkan peran dalam meningkatkan apresiasi kebudayaan
nasional?
Jawaban Kelompok: salah satu
wadah pendidikan nasional yakni sekolah sebagai jalur lembaga pendidikan formal
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jantung aktivitas sekolah sekolah yakni
aktivitas belajar. Nah, dalam kontkes itulah maka dapat dilakukan upaya
meningkatkan apresiasi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional dapat menjadi
isi materi belajar, metode belajar dan media belajar. Dalam hal ini, kelompok
menonjolkan aktivitas pokok dari keseluruhan dinamika sekolah. Selain itu eluruh dinamika sekolah juga dapat
didesain untuk meningkatkan apresiasi kebudayaan nasional oleh seluruh komponen
sekolah. Di sinilah letak fungsi sekolah meningkatkan apresiasi kebudayaan
nasional.
7.
Bapak
Cristiaan
Penegasan: pendidikan
karakter di lingkup sekolah dapat menghidupkan budaya.
Jawabanyang/tanggapan
Kelompok: dalam pendidikan karakter terkandung upaya menghidupkan nilai-nilai
dalam diri siswa. Misalnya nilai kejujuran, kedisplinan, kerendahan hati.
Nilai-nilai tersebut juga yang ditonjolkan dalam kebudayaan. Maka memang benar
bahwa melalui pendidikan karakter dapat menghidupkan kebudayaan.
Pertanyaan: Apakah ada
tradisi tulisan?
Otomatis
ada, bila ada tradisi lisan maka pasti ada pula tradisi tulisan. Namun menurut
munculnya, tradisi lisan lebih dahulu muncul dari tradisi tulisan. Tradisi
tulisan hadir untuk melestarikan nilai-nilai/pesan/pola hidup yang dihidupi
oleh masyarakat tertentu untuk diteruskan kepada genarasi berikutnya.
Termin II:
Masukan
1.
Ibu
Agustina
·
Memberikan apresiasi terhadap hasil kelompok.
·
Sehubungan dengan budaya maka baiklah budaya dari
keluarga perlu diperhatikan oleh sekolah, sehingga sekolah dapat menghiudpkan
budaya keluarga di sekolah.
·
Budaya lokal seperti tradisi lisan perlu
dilestarikan
2.
Bapak
Hasan
·
Baiklah dimasukan dalam makalah tentang bahasa
daerah karena bahasa daerah sebagai budaya
·
Baiklah tidak hanya menyajikan tradisi lisan dalam
bentuk cerita dan lagu maluku saja tetapi juga dalam bentuk yang lainnya juga
yakni pidato, pantun ,
puisi , teka-teki, peribahasa , biografi ,
balada
3.
Simon
·
Ada perbedaan antara budaya lisan dengan bahasa
lisan atau tradisi tulisan dengan budaya tulisan. Di dalam tradisi lisan
terkandung bahasa lisan dan bahasa tulisan
·
Pendekatan budaya telah digunakan dalam mengatasi
pertikaian antara negri Porto dan negri Haria yang sebenarnya mendapat hasil
yang positif, namun intervensi politik terlalu dominan sehingga upaya yang
dibuat menjadi sulit untuk memperoleh hasil yang positif.
4.
Bapak
Cris
·
Memberikan apresiasi kepada hasil kelompok
·
Pendidikan nasional berakar pada budaya
·
Dalam bertutur budaya terkandung upaya penggalian
budaya
5.
Alfons
·
Perlu kehati-hatian dalam menggunakan tradisi lisan
karena selain ada keunggulannya tetapi juga ada kelemhannya yang tidak
disajikan oleh kelompok
6.
John
·
Pelestarian budaya melalui penerapannya dalam
kegiatan belajar mengajar menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1.
Tradisi
lisan ini juga menyangkut adat dan norma . Disetiap daerah punya adat / norma
yang dikenal sebagai Hukum adat . Hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak
tertulis. Adat atau norma adalah Hukum yang tidak tertulis tetapi sudah diikuti dan dilakukan selama masyarakat
itu mendiami suatu tempat .dan nilai nilai /norma ini turun temurun dan sudah
berakar budaya dalam kehidupan suatu masyarakat . Nilai nilai moral etika cara berbusana, tata
krama berbicara , bertamu , makan , bergaul ini juga bagian dari tradisi lisan
yang mengandung nilai etika moral.
2.
Pendidikan
dapat meningkatkan Budaya Nusantara bukan hanya terfokus pada kekayaan alam dan
kekayaan khasanah budaya ( seni dan tarian ) . tetapi perlikau sikap budaya
orang Maluku khususnya harus benar benar terpatri .. jangan mengambil Budaya
orang belanda menjadi budaya orang Maluku bukan karena Maluku pernah didiami
oleh Bangsa ini lalu karakter AMTENAR jadi budaya kita apa ia budaya orang
Maluku adalah budaya Tuan besar sehingga
pekerjaan –pekerjaan rendahan itu tidak bisa dilakukan oleh anak anak maluku
contoh angkat sampah, bersihkan Toilet, bersihkan selokan haruskah kita
menyuruh orang luar tau orng lain untuk melakukan hal ini untuk negeri
kita bukankah budaya kalesang itu sudah
jadi tradisi orang tua tua kita ?
ataukah budaya masohi , gotong royong, itu yang jangan hilang dan harus
dibudayakan disekolah.
3. Pelestarian terhadap nilai –nilai yang
dipandang penting ?
Adakah sebuah Nilai yang dipandang
tidak penting terkait dengan apresiasi budaya dalam pendidikan .
Nilai – nilai Budaya spiritual yang
telah dibentuk dan sudah berlaku disuatu mamsyakat yang dianggap sebagai nilai
nilai atau nomra, etika maka nilai itu harus diajarkan . Nilai –nilai
kebudayaan yang masih kuat dipertahankan oleh sebagian masyarakat di negera ini
karena begitu kuatnya kultur individualnya . kebudayaan juga perlu disesuaikan
dengan peradaban zaman ,, ingat disesuaikan bukan diganti mengikuti peradanan
zaman . jangan karena modernisasi lalu nilai pela gandong , nilai kebersamaan
seperti masohi, makan patita , sagu sa lempeng pata dua , hilang karena sifat
konsumersme dan individualism yang mendominasi .
4.
Fenomena
desintegrasi bangsa .
Fenomena desintegrasi Bangsa yang
sering mencuat dibeberapa propinsi ,dengan aksi separatisme bukannya tidak
beralasan . gerakan gerakan ini justru muncul akbiat sebuah ketidak puasan ..
Karena itu pemerataan pembangunan dan
hasil hasilnya memang benar benar harus pemerataan … Nilai keadilan, kemakmuran
,kesejahteraan yang dimanatkan UUD 1945 harus benar terimplemntasi .. sebab
terkesan daerah yang kekayaan SDA luar biasa tetapi rakyatnya menjadi miskin
karena kebodohan , karena begitu kental kebudayaan daerah mereka bahwa yang mereka berpikir semua orang akan berbuat
baik untuk negeri mereka ternyata
pendangan Budaya mereka itu di pakai sebagai senjata kelemahan untuk
eksploitasi SDA mereka yang sangat luar biasa , terjadilah kasus OPM itu . jadi
semua tindakan yang menjurus ke desintegrasi bangsa selalu ada factor pemicu .
5.
Upaya
pemerintah membendung Budaya luar yang melemahkan Budaya nasional.
Upaya apapun yang mau dilakukan
terpulang pada Pendidikan kita. Nilai Budaya itu sudah berakar dalam keluarga
kemudian berpindah ke sekolah dan masyarakat kalau jalur ini dijaga oleh masing
–masing maka apapun nilai Budaya yang masuk tidak akan merubah pola hidup, pola
sikap , pola tutur anak anak bangsa. Karena itu sekarang pemerintah mau
kembalikan penilaian karakter bangsa kembali ke bilik penddikan disekolah
-sekolah .pendidikan berbasis Budaya karakter bangsa, pendidikan berbasis
Budaya orang basudara . tinggal bagaimana implementasinya saja di lapangan .
6.
Jawaban
sudah jelas karena bersifat teoritik .
7.
Hubungan
manusia itu ada 2 hubungan vertical dengan Yang maha Kuasa dan hubungan
Horizontal dengan sesama manusia siapapun dia dan alam ciptaan Tuhan .
Hubungan secara vertical maupun
horizontal prinsip harus baik . kalau
secara vertical dengan sang pencipta itu baik harusnya hubungan vertical dengan
sesama dan alam semesta dalam lingkungan juga baik. Dan Hubungan vertical dan
horizontal yang didukung dengan kekuatan Budaya , norma –norma atau adat
istiadat setempat yang justru merupakan suatu kekuatan untuk negeri tersebut .
modernisasi dan globaliasi berdampak buruk terhadap kuatnya hubungan vertical
horizontal dimaksud . dan kondisi ini tidak boleh terjadi . harusnya Kebudayaan
menjadi perekat agar hubungan horisonyal dan vertical itu baik .
KELOMPOK
XI
Judul : Pendidikan, Kurikulum, Sistem evaluasi dan Tenaga Pendidik
1.
Kurikulum,
Sistim Evaluasi dan Tenaga Pendidik
2.
Pengembangan
Kurikulum sebagai tindak lanjut Perencanaan Kurikulum
3.
Ujian
Nasional dan Masukan Untuk Pemerintah
Penyusun : 1.
Pieter Alfons
2. Sarah Sangadji
Tanggal
pelaksanaan : 5 April 2012
Pertanyaan
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Veronika
Janfarmasse dan Hasan Nunlehu
|
Kenapa
sampai Kurikulum 1947 s.d Kurikulum 1984 perubahannya karena perubahan
politik sedangkan Kurikulum 1994 s.d Kurikulum 2006 perubahannya disebabkan
karena perkembangan Globalisasi, reformasi, dan Desentralisasi
|
Jawaban kelompok
Kurikulum
1947 dan kurikulum 1950-an disusun pada
saat bangsa Indonesia baru memerdekakan diri dari bangsa penjajah.
Kurikulum
1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL – USDEK,
Kurikulum
1975 digunakan untuk memasukan Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila,
Kurikulum
1984 digunakan untuk memasukan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan
Bangsa(PSPB ).
Tergambar
dengan jelas bahwa kurikulum yang diberlakukan terjadi perubahan karena
perubahan politik .Anak didik harus dipersiapkan untuk bisa memahami arti
kemerdekaan, bagaimana jiwa kepratiotisme yang ditunjukan oleh para pahlawan
dapat dijiwai oleh anak – anak didik
Hampir
tidak ada seorangpun yang dapat mengelakan diri dari kenyataan bahwa Indonesia
di millennium ke-tiga ini berada dalam era GLOBALISAI, yang maknanya adalah
berlakunya berbagai ukuran dan aturan internasional dalam segala bidang
kehidupan baik politik, ekonomi, social budaya,Iptek,komunikasi, transportasi
bahkan kehidupan keagamaan.
Pasca
Reformasi di Indonesia, telah memperkuat tumbuhnya nilai – nilai kebebasan dan
keterbukaan.Tumbuhnya nilai – nilai tersebut diiukuti pula oleh makin
berkembangnya individualisme, kapitalisme, materialism, dan pragmatism. Kondisi
inilah yang telah memperlemah budaya kesantunan,kebersamaan, kekeluargaan,
toleransi, dan gotong royong. Ujung – ujungnya pergeseran budaya tersebut telah
mengasingkan masyarakat dari nilai – nilai keimanan dan akhlah mulia.
Pemberlakuan
kebijakan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintah daerah adalah dalam rangka menata kehidupan bangsa kearah
yang lebih baik agar sejajar dengan bangsa – bangsa lain. Sejalan dengan
pemberlakuan otonomi daerah, berbagai perubahanpun terjadi. Berbagai kewenangan
yang dahulu dimiliki Pemerintah Pusat kini bergeser ke daerah termasuk berbagai
kewenangan dalam bidang pendidikan.
Ke-
tiga hal mendasar di atas yang membuat terjadinya perubahan kurikulum mulai
dari kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK) dan kurikulum 2006 (KTSP)
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
Jawaban
sudah cukup mendetail sesuai dengan yang dipelajari
KELOMPOK
XII
Judul : PERANAN PERGURUAN TINGGI DAN MASALAH AKREDITAS
Penyusun :1
Selvie Pattipeilohy
2. Simon Sahusilawane
Tanggal pelaksanaan : 26
April 2012
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Jonathan
Manuputty
|
1. Ada Perguruan Tinggi yang tidak berkualitas tapi
dipaksakan ?
2. Lembaga pendidikan setelah selesai Akreditas
tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pembina bagaimana hal ini harus di lihat
3. Pada
saat Akreditasi ada yang dilakukan tidak
objektif karena berdasarkan hubungan Emosional/pertemanan
|
2
|
Marsianus
Reresi
|
1.
Judul diperkirakan akan berbicara
Akreditas Perguruan Tinggi tapi
kenyataannya Akreditas sekolah
2.
Masalah2 yang akan dipaparkan tetapi pokok2 yg
disampaikan
3.
Terkadang Akreditas PT dijadikan sebgai
momok,saat supervisi ada manipulasi data sehingga jalan tidak baik
|
3
|
Christian
Uktolseja
|
1. Peran PT untuk AK hnya kesekoh tetapi untuk PT
hanya oleh BNSP
2. Belum diangkat
masalah AK yang disampaikan hanya pokok2 pikiran saja
|
4
|
Sarah
Sangadji
|
Seni budaya dan TIK manjadi masalah di SD karena
tidak ada SDM..bagaimana peran PT terhadap masalah ini ?Khususnya menyangkut struktur
kurikulum.
|
5
|
Johana
Uneberua
|
Jika guru yg
mengajar tdk sesuai dengan kompetensi akan mempengaruhi AK sekolah
|
TANGGAPAN KELOMPOK
Perguruan tinggi yang tiadk
berkualitas dan terkesan hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan
pribadi seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, apalagi
dari segi keabsahannya tidak diakui sesuai dengan prosedur perundang-udangan
yang berlaku, begitu juga dengan perguruan tinggi / akademi yang walaupun
memiliki izin namun tidak menunjukan kualitas baik dalam proses manajemen,
mutu lulusannya, maupun tidak diakreditasi maka tidak perlu untuk dibiarkan
karena akan memiliki dampak yang negetif terhadap permasalahan pendidikan
secara menyeluruh.
Pada saat melakukan akriditad,
seorang assesor harus benar-benar melakukan pekerjaan secara objektif dan
kritis, hubungan emosional atau pertemanan harus dikesampingkan dan
kedepankan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara yang di
emban.
Sesuai dengan materi yang diusung
oleh kelompong yaitu memaparkan materi tentang akreditas sekolah dan pokok
pokok pikirannya, tidak dibuka ruang untuk membahas masalah-masalah yang
dihadapi pada saat melakukan akreditas.
Akreditas yang dilkukan bukanlah
sebuah momok yang menakutkan, tetapi merupakan sebuah evaluasi kinerja sekolah/perguruan tinggi sebagai sebuah
organisasi, sehingga dapat mengetahui
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dalam upaya proses peningkatan mutu organisasi itu,
sekaligus sebagai acuan untuk menetapkan program selanjutnya.
Dalam peningkatan mutu pendidikan
maka salah satu faktor penting juga adalah kompetensi yang dimiliki oleh
guru, oleh sebab itu baiknya seorang guru yang mengajar harus benar-benar
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
Untuk permasalahan kekurangan guru
seni budaya dan IT yang di hadapi oleh beberapa sekolah dasar maka, hal ini
dapat diatasi melalui kerjasama dengan Komite sekolah sebagai sebuah lembaga
independen yang akan membantu proses pembelajaran dan penyediaan finansial
melalui partisipasi masyarakat dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan.
Jika persoalan ini tidak bisa teratasi maka persoalan kekurangan tenaga
tersebut disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi baik pada tingkat kota
maupun propinsi. Sementara untuk perguruan tinggi sebagai salah LPTK yang menyediakan sumber daya tenaga
pendidik maka dirasakan perlu untuk
mendirikan sebuah program keahlian untuk menjawab persoalan ini, tetapi menyangkut
pendirian sebuah program keahlian harus sesuai dengan kriteria ataupun hasil
akreditas yang diperoleh.
Akreditas yang dilakukan selama ini
memang prinsipnya adalah sekolah hanya menerima hasil dari akreditas yang
dilakukan tetapi tidak menyampaikan kelemahan-kelemahan yang dijumpai ataupun
kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dalam memanejemen organisasinya.
TANGGAPAN PRIBADI: John Manuputty
1.
Perguruan
Tinggi yng tidak berkualitas tetapi dipaksakan .
Ø
Berdirinya
sebuah perguruan Tinggi ini tidak semudah membalik telapak tangan . tetapi
jika sebuah perguruan tinggi itu ada tentunya telah melalui suatu proses.
Pertanyaannya adalah proses seprti apakah yang telah dilalui perguruan
–perguruan tinggi tersebut. Apakah proses yang sesuai dengan propsedur
berdirinya sebuah perguruan tinggi ataukah tidak .
Ø
Sekarang
ini penddikan dikomersilakn termasuk perguruan tinggi . kalau pendidir
perguruaan tinggi itu benar benar memahami mutu sebuah pendidikan PT tentunya
pendirian PT tidak berorientasi pada bisnis , yang menjamur justru
berorientasi pada bisnis. Menjadi tantangan bagi masyakat pengguna PT harus
selektif kalau ILMU itu dapat dibeli dengan uang mengapa berlelaah menuntuut
ilmu di PT yang sekarang kita jalani , gelar kan bisa dibeli , tetapi bukan
itu tujuan akhir .. disamping prestise taapi kualitas dan pertanggungjawaban
moral kepada public itu aang penting .
Ø
Direktorat
pendidikan Tinggi justru harus punya tanggung jawab moral melihat keberadaan PT yang dipaksakan ..
disatu sisi dengan bertambah banyak jumlah perguruan Tinggi yang bermutu
justru menjdikan pendidikan semakin berkualitas tetapi adanya PT karena bisnis
inilah yang jadi persoalan.
Lebih baik satu PT berkualitas daripada banyak PT
menimbulkan malapetaka.
2. Setelah melakukan Akreditasi
disebuah lembaga pendidikan tidak diikuti dengan pengawasan .
Ø
Mutu
pendidikan tidak semata mata diukur dengan sebuah nilai akreditasi yang nota
bene tidak objektif dalam penilaian karena factor tertentu atau faktir X.
Seharusnya Badan akreditasi nasional punya program yang terencana bukan semata hanya pada penilaian .
harusnya ada kerjasama antara BAN
dengan pihak pihak terkait disetiap wilayah . yang didalamnya melibatkan
banyak pihak ada sebagai asesor tapi ada juga sebagai supervisor . Ada
dilemma dilapangan yang ditemui bahwa yang di Akreditasi A tetapi ketika di
Supervisi Nilai akreditasi A tidak dapat dibuktikan .. kondisi seperti ini
siapa yang akan dikambinghitamkan . sehingga sekolah sekolah yang belum
mendapat nilai akreditasi yang sesuai tidak didorong untuk meningkatkan nilai
akreditasinya sehingga dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan mutu
pendidikan .
3. Penilaian akreditasi yang tidak
objektif karena hubungan emosional pertemanan .
(a) Diera tranformasi globalisasi dan
modernisasi yang semakin memicu ini masih ada konsep bahwa kualitas diukur
dari pertemanan maka kita bukannya melangkah maju tetapi berdiam ditempat .
karena Kualitas SDM pelaku atau dalam hal Asesor adalah benar –benar yang
professional dalam bidangnya . kendala bagi kita bahwa terkadang professional
kita , kita lupakan karena hubungan emosional Solusinya terpulang pada
tanggung jawab moral asesor Badan akreditasi di daerah masing –masing . bahwa akreditasi sekolah harus mengikuti
prinsip –prinsip akreditasi anatara lain Objektif , efetif, komprehensif ,
kemandirian dan kemandatorian .
4. Akreditasi perguruan Tinggi tetapi
pelaksanaan akreditasi sekolah .
Pelaksanaan akreditasi baik di
perguruan Tinggi maupun sekolah pada dasarnya mengacu pada tujuan akreditasi,
prinsip akreditasi , karkateristik kreditasi, cakupan akreditasi , prosedur
dan pelaksaan akreditasi . Karena itu akreditasi sebuah perguruan Tinggi akan
berbeda dari akreditasi sebuah sekolah dilahat dari aspek aspek yang
dikeumakan tadi . karena itu kalau perguruan Tinggi yang belum memenuhi aspek aspek akreditasi tadi jangan
dipaksakan untuk memenuhi standar keyalayakan . Diberikan nilai akreditasi
sesuai hasil penilaian jauh lebih untuk untuk memacu perbaikan daripada
diberi nilai standar dengan jaminan akan ditingkatkan .
5. Masalah –masalah yang dipaparkan
tetapi pokok-pokok yang disampaikan ?
Pertanyaannya kurang jelas tidak
dapat tangkap maksudnya .. masalah masalah yang dipaparkan ini masalah apa ,
kemudian pokok –pokok yang disampikan pokok apa ?
6. Akreditasi sekolah ada peran PT ,
sedangkan untuk akreditasi PT ada peran BSNP .
Pelaksanaan akreditasi dilakukan
oleh Badan Akreditasi Nasional ..( BAN ) , didaerah ada Badan akreditasi
daerah yang dibentuk atas dasar persetujuan BAN yang keanggotaan di tentukan
oleh daerah masing-masing dalam hal
ini diserahkan kepada perguruan tinggi setempat. BNSP bukan saja untuk
sekolah tetapi semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai PT . karena yang
dinilai adalah apakah suatu lembaga telah atau sudah atau hamper memenuhi
standar Nasional Pendidikan sesuai amanat PP No 19/2005.
7. Peran perguruan Tinggi terhadap
ketidakadaan Guru seni Budaya dan TIK diskolah dasar. Terutama struktur
kurikulum PT .
Sudah saatnya PT membenahi diri dan
mengikuti tuntutan pengembangan kurikulum . kalau pembelajaran sekarang ini
diarahkan untuk berbasi TIK dan pengembanagan pendidikan seni dikembangkan di
sekolah –sekolah sebagai upaya pengalian keunggulan local daerah
setempat yang dimulai dari pendidikan
dasar maka sudah saatnya kita memasuki era baru . Dilaksanakan semacam lokakarya
pembenahan kurikulum PT dalam fakultas yang memiiliki program studi terkait
untuk ini sehingga silabus kuliah di FKIP misalnya perlu dimasukan jurusan
seni dan TIK. Ini memang tiak mudah karena harus ada lokakarya pengkajian
kembali kurikulum PT yang bertanggung
jawab pada hasil lulusan sebagai seorang Guru dalam hal ini FKIP.
Memang disadarai bahwa TIK bukanlah
mata pelajaran wajib pada SD , TIK dapat dimasukan sebagai muatan local atau
mata pelajaran ketrampilan sehingga
tenaga pengajar tidak selamanya yang bersifat definitf tetapi bisa
saja berasal dari tenaga honorer yang kompeten dibidang TIK.
8. Guru yang mismatch akan mempengaruhi
akreditasi sekolah .
Didalam indicator –indikator
penilaian sebuah akreditasi sekolah ada unsur penilaian kualifikasi
akademik guru . berdampak terhadap
penilaian Akreditasi tergantung seberapa banyak guru yang mismatch disekolah
tersebut . kalau ada 60 guru 60 % mismatch itu artinya sangat berpengaruh
karena ada sekian banayk guru yang tidak berkelayakan yang mengajar bukan
pada bidang keahliaannya , mutu akan sangat diragukan . Tetapi kalau dari 60
guru hanya ada 1 orang dan tidak berpengaruh secara signifikan tidak akan
berpengaruh sebab masih ada indicator lain dalam akreditasi yang diukur.
Karena itu diharapkan disekolah tidak ada lagi guru yang mismatch krena itu
pemerataan guru harus benar –benar dilakukan secara proporsional.
KELOMPOK
XIII
Judul : OTONOMI DAERAH, PERAN SWASTA, DAN
PENDIDIKAN
Penyusun :1
Yenny Lumamuly
2. Susan Letelay
Tanggal pelaksanaan : 26
April 2012
|
NO
|
PENANYA
|
PERTANYAAN
|
1
|
Johana Uniberua
|
Apakah yang
menjadipenyebabsehinggaterhalangnyakerjasamaantaraswastadanpendidikan?
|
2
|
Hasan Nunlehu
|
1.Berikan contohurusanpendidikan yang
menjadiurusanpemerintahpusat
2.BerikanPenjelasanmengenaikelebihandanKekurangandaripelaksanaanotonomidaerah
|
3
|
Simon Sahusilawane
|
Apa yang
menyebabkansehinggapemerintahdaerahtidakmengembangkanperanswastadalampendidikankhususnya
di SMK?
|
4
|
Diana Sabono
|
Apaalasannyasehinggajumlah jam pelajaranPendidikanKewarganegaraanSekolahDasardaritahunketahunhanyadua
jam pelajaran.
|
5
|
Abner Metekohy
|
Jelaskanpengertianpenyelenggaraanpendidikandemokratissecarasistematik
|
Jawaban Kelompok
1.
Pendidikan
Nasional yang sudahkitaalamipadawaktulaludimanapendidikantelahmenjadiurusanbirokrasiyaknimasyarakatkitakhususnyaswastatidakdiikutsertadalam
proses
pendidikantersebut.Denganadanyaotonomilembagapendidikanmakatidakmengurangipartisipasimasyarakatkhususnyaswasta
di dalampenyelenggaraanpendidikantersebut.Selainitukurangdibangunnyakomunikasi,
keterbukaan, pihaksekolahterhadaphal-hal yang di rencanakanolehsekolah.
2.
Misalnyapenetapananggarankhususuntuksekolahyaitupemberiandanauntukmembangunruangkelasbaru,
penetapannilaikelulusandan lain-lain.
Kelebihandiselengarakannyaotonomidaerahkhususnyaotonomilembagapendidikanbahwalembagapendidikantersebutterlepasdarikukunganbiriokrasidanmenjadi,
suatulembagaprofesinal yang menjalankanwewenangnyasertabertanggungjawab yang
jelas.
Kelemahanseringkalpelakubirokrasi
yang ada di daerahmenyimpangdariaturan yang
adakarenamerekamerasabhwamerekatidakdiintervensilangsungdaripemerintahpusatsehinggamerekadapatmelakukanhal-hal
yang negative sepertikorupsi ,kolusidannepotisme.
Keterbukaankorordinasi
Karenaurusancampurtanganswasta
di SMK adalahmenjadiurusansekolahitusendirisesuaidenganbidangkompetensi yang
ada di sekolahtersebut. Yang berperanadalahkepalasekolahdanstafnyamengadakanpendekatan,promosisekolahkepadaparapengusahaswasta
agar dapatbekerjasamadengan SMK yang merekapimpin.
4.
Hal
tersebutditetapkansesuaidengan KURIKULUM TINGKAT NASIONAL yang
ditetapkanolehpemerintahpusat. Walaupunsedikitjumlah jam
pelajarantersebutnamundapatmenolongsiswauntukmengembangkannilai-nilai moral di
sekolahdanmasyarakat. Pemerintah menetapkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan
juga di PrguruanTinggi.
5.
Pendidikan
demokratis dilakukan secara sistematis, maksudnya mulai dari dalam keluarga.
Dimana dalam pengambilan keputusan harus lewat musyawara, bukanya ayah sebagai
kepala rumahtangga yang memutuskan sendiri tapi harus ada musyawarah untuk
memutuskan. Setelah dari keluarga, anak itu ada di masyarakat .
TANGGAPAN PRIBADI: John
Manuputty
1. Terhalangnya kerjasama antara swasta
dan pendidikan disebabkan karena beberapa factor antara lain kurang keterbukaan
dan kerjsama yang baik antara swasta dan dunia pendidikan . Disadari sungguh
bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah ,
masyarakat, orang tua , dunia usaha maupun dunia industry . Disatu sisi dengan
otonomisasi pendidikan terbukalah ruang seluas luasnya kepada pendidikan dalam
hal ini sekolah untuk dapat membangun mitra dengan siapa saja . kerjasama dapat
dibangun jika kedua belah pihak sama sama membangun kerja sama dan keterbukaan
. terkadang open management inilah yang belum terbangun didunia pendidikan sehingga untuk membangun kerja sama dengan
pihak swasta terkadang mengalami kesulitan . Kerjasama ini bukan semata mata
dilihat dari sector financial belaka tetapi kerja dilihat dari sisi
pengembangan mutu baik sumber daya belajar maupun pembelajar .
2. a. Contoh urusan pendidikan yang
menjadi urusan pemerintah pusat .
Ø
Sesuai
dengan amanat UU sisdikans No 20 / 2003 pasal 11 ayat 1 bahwa pemerintah
(pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya wajib belajar 9 tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa biaya
pengembangan pendidikan bermutu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat .
walaupun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan sesuai dengan irama
otonomisasi pendidikan , namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan
nasional tetap berada di tangan menteri pendidikan nasional yang diberi tugas oleh
presiden (pasal 50 ayat 1) . Dalam hal ini, pemerintah (pusat) menentukan
kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu
pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2).
Ø
Pemerintah
pusat berkewajiban meningkatkan sarana pra sarana sekolah ( Fisik –non fisik
) seperti pembangunan gedung sekolah,
laboratorium , media pembelajaran , program pemerataan guru , pemberian bantuan
dana Khusus kepada guru daerah terpencil, pemberian dana sertifikasi, studi lanjut
, dll
b. kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan otonomisasi daerah
KELEBIHAN
Ø
Pelaksanaan
Otonomi daerah memberi keluasaan kepada daerah masing –masing untuk menata
pendidikan sesuai dengan potensi daerah masih –masing , agar terjadi pemerataan
pembangunan di semua daerah di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kemajuan
di bidang pendidikan.
Ø
Otonomi
daerah di bidang pendidikan dapat memicu peningkatan kualitas pendidikan karena setiap daerah
diberi tanggung jawab untuk pengembangan pendidikan didaerah masing –masing
Ø
Dengan
otonomisasi daerah , tidak ada lagi perbedaan mutu pendidikan Jawa-luar Jawa
dan kota-desa.
Ø
Otonomisasi
daerah memberi sebuah tanggung jawab dan kewenangan kepada Bupati/ walikota
Untuk menata pendidikan diwilayah masing –masing sesuai dengan tujuan dan arah
pengembangan daerah masing –masing sehingga program bidang pendidikan yang
direncakan dapat tepat sasaran .
Ø
Otonomi
daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya
dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan
KEKURANGAN
Ø
Disatu
sisi bahwa tidak ada sebuah pengambilan keputusan untuk suatu inovasi termasuk
keputusan otonomisasi daerah ini yang tidak memiiliki kekurangan , tetapi
seberapa besar kekurangan itu , itu bukanlah sebuah kemunduran atau kerugian .
tetapi Justru jika terdapat kekurangan akibat pelaksanaan otonomisasi daerah
ini itu adalah sebuah tantantgan , sebuah peluang untuk mencapai harapan
harapan besar dari kemajuan mutu pendidikan itu sendiri .
Ø
Dengan
otonomisasi daerah sekolah diberi kewenagan untuk menysusun Kurikulum sekolah
yaitu Kurikulum Tingkat satuan pendidikan . artinya sekolah diberi kewenangan
untuk menata struktur kurikulum sekolah sesuai dengan kondisi internal dan
eksternal setiap sekolah . dan implikasi dari kewenangan ini memberi sebuah
tugas baru kepada sekolah untuk mendisain kurikulum sekolah dan karena itu
gurupun dituntut untuk meningkatkan profesionalisme di bidangnya masing –masing
. dan untuk maksud ini diperlukan SDM yang handal . Untuk menjawab tantangan
ini maka diadakannya Workshop, IHT, dan kegiatan lainnya yang dapat
meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri ..
3. Apa yang menyebabkan sehingga
pemerintah daerah tidak mengembangkan peran swasta dalam dunia pendidikan
khususnya di SMK .
Untuk pertanyaan ini tidak demikian ,
sebab justru pihak swasta sangta berperan penting dalam menunjang pendidikan di
sebuah sekolah kejuruan . Apalah artinya sebuah sekolah kejuruan kalau tidak
ada kerja sama dengan Dunia usaha dan dunia Industri . Justru kemajuan SMK
terletak juga pada bagiamana membangun mitra dengan pihak swasta. Sebetulnya
bukan tidak mengembangkan tetapi belum membuka ruang untuk menarik pihak swasta
sebagi mitra kerja untuk membangun kemjuan sebuah lembaga kejuruan . kalau
pertanyaan diatas dipandang dari sisi negative tentunya ada unusr muatan
kepentingan lain , tetapi untuk sebuah kemajuan justru selama ini swasta sngat bermitra dengan
pendidikan SMK.
4. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah
dasar dari tahun ke tahun memiliki jumlah jam tatap muka 2 jam dilihat dari
beberapa sisi :
1.
Sesuai
dengan lampiran permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi bahwa
struktur kurikulum pendidikan dasar pada muatan mata pelajaran Kwn yang
merupakan kelompok mata pelajaran budi pekerti dan ahklak mulia diberi 2 jam
tatap muka , karena nilai nilai budi pekerti dan ahklak mulia tidak semata mata
dinilai melalui mata pelajaran Kwn tetapi justru dinilai oleh semua guru mata
pelajaran di Sekolah dasar karena itu di lembar hasil belajar siswa sudah
diberi point tersendiri tentang penilaian akhlak mulia dan budi pekerti .
2.
Pendidikan
KWn disekolah dasar diajarkan dari jenjang atau kelas 1 samapai dengan kelas VI
itu artinya nilai – nila pembinaan budi pekerti dan ahklak mulai tidak bersifat
statis tetapi secara bertahap dan kontinyu diberikan kepada anak .
3.
Bahwa
penilaian Kwn tidak didasari semata mata pada penilaian kginitif belaka tetapi
juga pada ranah afektif yang meliputi sikap, minat, moral , nilai dan konsep
diri . Apalagi dengan terintegrasinya Nilai Nilai karakter Budaya bangsa
sungguh sangat amat member nuansa baru dalam penilaian sikap siswa.
5. Pengertian penyelenggaraan pendidikan
demokratis secara sistematik
Pendidikan demokratis yang sistematis
dimaksudkan adalah basis pendidikan adalah keluarga . Didalam kelaurga lah
nilai moral , etika , spiritual dibentuk
dan kemudian dari dalam kelurga anak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar
dan akhirnya masuk lembaga formal pendidikan Nilai nilai moral etika , spritual
dia peroleh dari pembinaan karakter dalam keluarga , masyarakat dan sekolah.
Nilai kerjassama, musyawarah , gotong royong, nilai kejujuran , dll berkembang
dari dalam kelurga , masyarakat dan sekolah . Itulah sebabnya pendidikan bukan
hanya tugas sekolah semata mata tetapi tanggunga jawab bersama .